Telusuri Semua Aliran Dana Angelina

JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk menelusuri semua aliran dana ke Angelina Sondakh, tersangka korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games. Untuk itu, perlu diterapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memungkinkan mengusut semua pihak yang menikmati aliran dana itu.

Harapan itu disampaikan ahli pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, Jumat (4/5/2012) di Jakarta. Sebagaimana diberitakan, nilai anggaran proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah universitas negeri yang diduga dikorupsi oleh politikus Partai Demokrat, Angelina Sondakh, mencapai Rp 600 miliar. KPK telah menemukan 16 aliran dana ke Angelina sepanjang 2010, dan dia diduga menerima sesuatu atau janji terkait pembahasan anggaran itu.

Menurut Yenti, selain menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sebaiknya juga menerapkan UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan perundangan ini, semua perjalanan dana bisa diusut, mulai dari Angelina sampai bermuara ke pihak-pihak yang menerimanya. Orang-orang yang terlibat korupsi dan pencucian uang akan dapat dijerat hukum.

"Kalau KPK mengusut korupsinya, mungkin hanya fokus pada Angelina. Jika menggunakan pendekatan pencucian uang, semua jaringan korupsi akan terdeteksi melalui aliran dananya," kata Yenti.

Untuk itu, KPK harus meneliti satu per satu aliran dana itu, mencakup asal-usulnya, pergerakannya, sampai di mana dana itu akhirnya diparkir. Dana yang diterima sebagai hasil korupsi itu biasanya tidak didiamkan, melainkan dialirkan ke pihak-pihak lain atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. "Sebaiknya KPK tidak ragu untuk menerapkan UU Pencucian Uang," ujarnya.