Penetapan Capres Golkar Harus Secara Demokratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dengan paradigma baru pada Era Reformasi, Partai Golkar telah berkomitmen untuk membangun sistem demokrasi bagi partai sekaligus bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, penetapan calon presiden dari partai ini untuk Pemilu 2014 juga mesti dilakukan secara demokratis.

"Partai Golkar perlu melibatkan semua stakeholders (pemangku kepentingan) partai untuk mengambil keputusan soal penetapan calon presiden untuk Pemilu 2014. Itu usulan dari Dewan Pertimbangan," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, di Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Sebagaimana diberitakan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar memajukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Juni atau Juli nanti. Agendanya, menetapkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, sebagai calon presiden untuk Pemilu 2014.

Namun, sebagian pengurus partai menentang rencana itu karena dianggap terlalu terburu-buru dan belum menjaring suara dari tingkat bawah. Akbar Tanjung menjelaskan, Dewan Pertimbangan telah mengirimkan surat ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, 25 April lalu.

Isinya, usulan pada DPP untuk terlebih dahulu menyamakan proses penetapan calon presiden yang mencakup sistem, tata cara, dan mekanismenya. Rapimnas yang dipercepat itu diharapkan dapat membahas agenda tersebut.

Penetapan calon presiden sepatutnya melibatkan semua stakeholders (pemangku kepentingan) di partai. Itu mencakup seluruh jajaran pengurus partai dari atas sampai bawah, termasuk pengurus di tingkat kabupaten dan kota, serta organisasi yang berafiliasi pada partai.

"Berikan kesempatan kepada seluruh stakeholder partai untuk mengusulkan sejumlah nama calon presiden," katanya. Nama-nama itu lantas diseleksi secara obyektif dan demokratis sehingga mengerucut menjadi sejumlah nama terpilih, seperti 10, 11 atau 12 nama.

Setelah disurvei satu lembaga yang profesional, independen, dan kredibel, lima nama yang mendapat elektabilitas (keterpilihan) tinggi dikirim ke Rapimnas. Rapat pada akhir tahun 2012 akan memilih satu dari lima nama itu.

"Penetapan capres harus dilakukan dengan semangat demokratis. Dengan paradigma baru, Golkar harus mendorong proses demokrasi ke dalam tubuh partai dan keluar," katanya.