Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarat Pengusungan Capres Diminta Dipermudah

Kompas.com - 30/04/2012, 19:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2014 diharapkan dipermudah. Langkah itu dinilai dapat menghasilkan banyak calon presiden sehingga rakyat memiliki banyak pilihan.

Syamsudin Haris pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berharap agar semua partai politik yang lolos ke parlemen dapat mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Menurut dia, parpol cukup melewati seleksi dengan memenuhi ambang batas parlemen 3,5 persen seperti dalam Undang-Undang Pemilu yang baru.

Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Presiden, calon Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dilakukan oleh partai atau sekumpulan partai yang memiliki 20 persen suara dalam Pemilu atau 25 persen kursi di parlemen. Rencanannya, UU itu akan diamandemen.

"Jadi setiap parpol yang lolos ambang batas bisa ajukan pasangan sendiri. Sudah itu saja. Jangan lagi dibuat ambang batas lain yang tidak masuk akal. Jadi kalau sembilan parpol lolos ke DPR, yah ada sembilan pasangan. Bisa juga berkoalisi," kata Syamsuddin saat diskusi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 30/4/2012 ).

Syamsuddin membandingkan capres ketika Pilpres di Indonesia yang hanya beberapa pasangan dengan Pilpres di Timor Leste yang mencapai belasan pasangan. Padahal, kata dia, jumlah penduduk Timor Leste hanya sekitar satu juta orang. Adapun penduduk Indonesia diatas 240 juta orang.

Syamsuddin menambahkan, sebaiknya diberi ruang bagi calon independen untuk maju sebagai capres. Hal itu, kata dia, untuk mengatasi merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol setelah berbagai kasus, salah satunya korupsi yang dilakukan politisi.

Dia tak sependapat dengan kecenderungan parpol saat ini yang mengusung ketua umum sebagai capres. "Banyak sumber kepemimpinan selain parpol. Bisa akademisi, tokoh ormas, dan lainnya," kata dia.

Mohamad Sohibul Iman Wakil Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera menilai, banyak parpol yang tak menjalankan fungsi pengkaderan calon pemimpin sejak dini. Akibatnya, kata dia, banyak kritikan ke parpol.

Menurut Sohibul, calon independen tetap bisa maju sebagai capres dengan diusung parpol. Asalkan, calon independen itu memiliki tingkat elektabilitas yang melebihi tokoh internal parpol.

"Tapi proses calon independen panjang. Dia harus bisa pasarkan dirinya sehingga populer di mata masyarakat. Kalau tokoh internal tak sepopuler calon independen, partai pasti akan lirik calon independen," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com