Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepemimpinan Ical Oligarki

Kompas.com - 30/04/2012, 16:04 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana rapat pimpinan nasional khusus atau rapimnasus Partai Golkar yang akan langsung menetapkan Ketua Umum Partai Golkar (PG) Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden dinilai membuktikan bahwa kepemimpinan Ical di PG oligarki.

"Itu lah yang disebut sebagai oligarki yang berkembang dalam parpol. Ketua Umum yang kepemimpinannya oligarkis tidak layak jadi presiden. Ini berlaku untuk semua parpol, tidak hanya untuk Golkar," kata Syamsudin Haris, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 30/4/2012 ).

Syamsuddin dimintai tanggapan keputusan Dewan Pimpinan Pusat PG yang akan menetapkan Ical sebagai capres dalam rapimnasus Juni 2012 . DPP PG tak akan membicarakan tokoh lain selain Ical dalam menetapkan capres.

"Memimpin partai saja sudah oligarkis yang memaksakan kehendak atau putuskan sesuatu atas dasar kelompok kecil. Tentu itu sangat berbahaya kalau jadi pemimpin bangsa," kata Syamsuddin.

Syamsuddin menambahkan, Ical seharusnya legowo dengan memberi ruang bagi tokoh lain di internal atau bahkan eksternal untuk maju sebagai capres dari PG. Menurut dia, mekanisme konvensi seperti tahun 2004 lebih baik jika dilakukan kembali dalam penetapan capres.

Dia mempertanyakan apa yang akan ditawarkan Ical dalam kampanye Pilpres nanti. "Apa yang ditawarkan Aburizal? Lapindo aja belum selesai," kata Syamsuddin.

Ketika ditanya apakah sikap DPP PG itu akan menimbulkan perpecahan di internal PG, dia menjawab, "Potensial muncul. Tapi itu lebih kepada tingkat elit dan dalam konteks pencalonan presiden."

Seperti diberitakan, Ical menyebut DPP PG hanya meneruskan rapimnas II yang telah menetapkan dirinya sebagai capres. Jika hasil itu tidak dilaksanakan, pengurus DPP dapat dianggap melanggar aturan dan bakal dikenakan sanksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com