Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemlu Masih Tunggu Hasil Otopsi Resmi

Kompas.com - 26/04/2012, 17:24 WIB
Wisnu Dewabrata

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri masih menunggu laporan hasil otopsi resmi dari Polri terkait tiga jenazah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat, yang beberapa waktu lalu tewas ditembak polisi Malaysia.

Diduga pula, organ-organ dalam tubuh mereka diambil dan diperdagangkan secara ilegal.

Pernyataan itu disampaikan Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, Kamis (26/4/2012), saat dihubungi di Jakarta, menanggapi pernyataan seorang keluarga salah seorang mendiang TKI, yang membenarkan hilangnya sejumlah organ tubuh penting anggota keluarganya, saat ikut menyaksikan proses otopsi di Lombok, NTB.

"Kami tentunya ingin mendapat laporan resmi langsung dari pihak terkait. Kalau kepolisian belum merilis secara resmi hasil otopsi, maka kami belum bisa bilang kalau sekarang sudah ada hasil final. Baru dari situ kami bisa menyikapi," ujar Michael.

Michael menambahkan, saat ini Kemlu juga telah mengirim tim khusus melacak kejadian penembakan ketiga TKI itu. Tim yang terdiri dari staf ahli menteri dan direktorat terkait hukum dan perlindungan WNI Kemlu, berangkat Selasa malam dan mendatangi sejumlah instansi terkait untuk meminta penjelasan dan data-data resmi.

"Mereka mendatangi rumah sakit di Port Dickson, Negeri Sembilan, untuk meminta data terkait, juga menemui kantor polisi setempat yang menjadi tempat kejadian perkara. Hari ini tim kami itu mendatangi Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Diraja Malaysia. Hingga sekarang mereka sangat kooperatif dan terbuka dalam member akses," tambah Michael.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com