Parpol Nonparlemen Akan Uji Materi UU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik nonparlemen akan mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menunjuk pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra sebagai pengacara.

"Yang minta saya ajukan permohonan adalah PBB, PKNU, dan partai-partai yang bergabung ke PPD. Minggu ini kami mulai siapkan draf permohonannya ke MK," kata Yusril di Jakarta, Senin (16/4/2012).

Yusril mengatakan, pihaknya akan menguji Pasal 208 dan turunannya mengenai ambang batas parlemen yang ditetapkan sebesar 3,5 persen secara nasional dan Pasal 8 perihal verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menilai Pasal 8 itu sangat diskriminatif. Pasal tersebut mengatur tentang verifikasi yang hanya dilakukan terhadap parpol baru dan parpol yang tak lolos ambang batas ketika Pemilu 2009. Adapun sembilan parpol yang kini berada di DPR langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Mengenai aturan ambang batas parlemen berlaku nasional, menurut Kaban, akan merugikan partai kecil. Meskipun mendapat dukungan tinggi di daerah, jika suara parpol tidak mencapai ambang batas 3,5 persen di nasional, maka suara parpol tersebut dianggap hilang. "Kalau mau menyederhanakan (parlemen), bukan dengan penghangusan suara. Harusnya di fraksi yang disederhanakan," kata mantan Menteri Kehutanan itu.