Mendagri: Gempa Aceh Tak Ganggu Proses Pilkada

Kompas.com - 13/04/2012, 18:13 WIB
Penulis Hindra Liu
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, gempa bumi berkekuatan 8,5 skala Ritcher beserta gempa sesudahnya yang sempat mengguncang pesisir barat Sumatera tidak mengganggu proses pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di Aceh.

Sesaat setelah gempa bumi terjadi, Gamawan telah meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk berkoordinasi dengan Komite Independen Pemilihan untuk mengamankan hasil pemilu. "Jangan sampai ada yang memanfaatkan ini karena menganggap gempa, surat suara dan segalanya hilang. Sejauh ini aman. Tadi gubernur sudah melaporkan ke saya," kata Gamawan kepada para wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/4/2012).

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menyerahakan pengamanan pengumuman hasil rekapitulasi pilkada yang dilangsungkan Sabtu (14/4/2012) besok kepada kepolisian setempat. Mendagri memperkirakan, pengumuman pemenang pilkada di Aceh berjalan aman.

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh Nangroe Darussalam digelar pada 9 April 2012. Pemilihan tersebut berlangsung serentak dengan pemilihan 17 bupati/wali kota beserta wakilnya dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh diikuti lima pasangan calon, yakni Tgk Ahmad Tajuddin dan Teuku Suriansyah, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Darni M Daud dan Ahmad Fauzi, Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah, serta Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

Menyangkut pasangan calon yang unggul sementara, anggota KIP Aceh Yarwin Adi Dharma mengatakan pihaknya belum bisa menyebutkannya karena rekapitulasi perhitungan suara masih berlangsung di KIP kabupaten/kota. "Jika nanti hasil rekapitulasi suaranya sudah diserahkan KIP kabupaten/kota baru bisa diketahui pasangan calon yang unggul. Sekarang kami belum tahu siapa yang unggul," kata Yarwin.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

    Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

    Nasional
     Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

    Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

    Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

    Nasional
    Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

    Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

    Nasional
    Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

    Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

    Nasional
    Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

    Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

    Nasional
    Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

    Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

    Nasional
    Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

    Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

    Nasional
    PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

    PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

    Nasional
    Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

    Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

    Nasional
    Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

    Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

    Nasional
    MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

    MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

    Nasional
    Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

    Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

    Nasional
    Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

    Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

    Nasional
    Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

    Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X