Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratifikasi Konvensi Migran Bukan Akhir Perjuangan

Kompas.com - 12/04/2012, 19:22 WIB
Ester Lince Napitupulu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Perjuangan mendorong dan mendesak Ratifikasi Konvensi Migran selama hampir 20 tahun terjawab. Setelah Presiden menandatangani Amanat Presiden tentang pengesahan Ratifikasi Konvensi Migran 7 Februari lalu, akhinya DPR mensahkan Undang-Undang (UU) Pengesahan Ratifikasi Konvensi Migran 1990 melalui rapat paripurna Kamis (12/4/2012).

"Solidaritas Perempuan, tentunya menyambut dengan gembira diratifikasinya Konvensi Migran 1990. Namun, ratifikasi ini tentulah bukan akhir dari perjuangan perlindungan buruh migran," kata Wahidah Rustam, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.

Wahidah mengatakan, konvensi yang memuat prinsip-prinsip perlindungan buruh migran secara komprehensif ini, harus menjadi dasar bagi revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tak hanya itu, Konvensi Migran harus menjadi dasar perspektif bagi seluruh pihak, terutama pemerintah yang terkait dengan penanganan buruh migran.

Sebagai langkah awal setelah ratifikasi Konvensi Migran, Solidaritas Perempuan menuntut pemerintah mempercepat revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 berdasarkan prinsip-prinsip dan pengaturan dalam Konvensi Migran 1990.

Solidaritas Perempuat juga minta percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berdasarkan prinsip-prinsip yang termuat dalam Konvensi Migran 1990, dan Konvensi Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga ILO.

"Pemerintah harus mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan tentang buruh migran di Indonesia demi sistem migrasi yang aman dan berperspektif perlindungan buruh migran yang mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan jender. Mengubah paradigma komiditisasi, menjadi perlindungan buruh migran yang komprehensif berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan keadilan jender, serta mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesadaran buruh migran dan keluarganya akan hak-haknya sebagaimana diatur di dalam Konvensi Migran 1990," tutur Wahidah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com