Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: SBY, Segeralah Ambil Keputusan...

Kompas.com - 07/04/2012, 12:20 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah didorong segera mengambil sikap terkait tertundanya rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Salah satu anggota Setgab, PKS, memilih berbeda sikap dengan lima anggota lainnya dalam kebijakan kenaikan BBM. Hal ini mengakibatkan anggota Setgab mendorong SBY segera mengeluarkan PKS.

"Ini adalah momentum yang pas bagi Presiden untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, menjelaskan style kepemimpinan yang sebenar-benarnya. Publik akan menilai kepemimpinan Presiden," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, pada diskusi politik di Jakarta, Sabtu (7/4/2012).

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen.

"Yang paling ditunggu saat ini adalah bukan PKS mundur, tetapi Presiden segera mengambil keputusan. Keputusan apa pun akan dihargai," kata Happy.

Ari mengatakan, Presiden tak boleh menunda mengambil keputusan. Presiden juga diminta tak perlu melakukan rapat-rapat berkepanjangan, tetapi cukup hanya melakukan kalkulasi politik secara hati-hati. Tak ada salahnya bagi Presiden mengambil posisi politik yang berbeda.

"Sistem presidensial telah memberikan kewenangan besar kepada Presiden. Jangan takut terhadap konfigurasi politik di parlemen," kata Ari.

Sementara itu, Sekretaris Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta semua pihak bersabar. Mereka diminta tak mendorong-dorong Presiden segera mengambil keputusan.

"Tunggu sebentar lagi," kata Hinca.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, Presiden tengah menyusun ulang formasi koalisi di parlemen dan kabinet. Terkait hal ini, Presiden dikatakan telah mengetahui konsekuensi dari penyusunan ulang formasi koalisi.

"Presiden memang sedang memikirkan, tak hanya langkah, tapi juga menghitung risiko politik yang dikalkulasikan secara cermat," kata Daniel.

Daniel mengatakan, penyusunan ulang formasi koalisi di parlemen dan kabinet ini merupakan langkah berani yang ditunggu-tunggu. Baik SBY maupun seluruh anggota koalisi sepakat bahwa wibawa dan kehormatan Setgab harus ditegakkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Nasional
    Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

    Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

    Nasional
    Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

    Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

    Nasional
    Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

    Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

    Nasional
    Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

    Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

    Nasional
    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Nasional
    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Nasional
    Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

    Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

    Nasional
    PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

    PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

    Nasional
    PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

    PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

    Nasional
    Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

    Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com