Masalah Koalisi, PKS Yakin Dilibatkan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera meyakini bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua koalisi akan melibatkan pimpinan PKS untuk memutuskan masalah keberadaan PKS di dalam koalisi pemerintahan.

"SBY pasti taat dengan kode etik. Sebelum ia melakukan langkah-langkahnya akan melakukan komunikasi politik untuk mencapai kesepakatan bersama," kata Ketua DPP PKS Abdul Hakim di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyebut Presiden bakal membicarakan masalah PKS dengan anggota Sekretariat Gabungan tanpa melibatkan PKS.

"Dua atau tiga hari ini bapak (Yudhoyono) akan mengumpul rekan-rekan koalisi tanpa PKS. Sahabat-sahabat koalisi pun gerah. Karena tidak diundang, saya baca PKS akan dikeluarkan," kata Ruhut.

Hakim menjelaskan, pihaknya sudah siap dengan segala risiko di koalisi setelah menolak opsi yang memungkinan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ketika voting di paripurna pekan lalu. Ketika voting, Fraksi PKS memilih mempertahankan Pasal 7 Ayat 6 dalam UU APBN-P 2012 yang mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.

Selain menunggu keputusan Presiden, menurut Hakim, pihaknya juga memiliki mekanisme sendiri untuk memutuskan keberadaan PKS di koalisi. "Kewenangan ada di majelis syuro. Mereka tentu mencermati dinamika dan pasti melakukan evaluasi," kata dia.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana meminta agar masalah PKS diserahkan kepada Presiden. "Ini sudah kami serahkan kepada Presiden. Kita tunggu tanggal mainnya," ucapnya.