Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramadhan: PKS Aneh, Sebaiknya Keluar Koalisi

Kompas.com - 31/03/2012, 19:32 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tampaknya kecewa dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan dalam kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipilih pemerintah dan partai koalisi.

Menurut Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, dia sudah mencium gelagat aneh dari PKS dalam rapat lobi partai koalisi di sela-sela paripurna DPR, Jumat (30/3/2012). Ramadhan mengatakan, PKS melakukan pembangkangan karena menolak kenaikan harga BBM.

"Solidaritas koalisi tampak terganggu dengan keanehan PKS. Saya sudah cium gelagat aneh. PKS punya irama sendiri, tapi saya tidak mau ganggu lobi yang berlangsung. Saya tetap prasangka baik, tapi endingnya dengan keperihan karena mereka menolak," ujar Ramadhan dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012) sore.

Dengan puncak dari sikap PKS yang dinilai tetap membangkang hingga di Paripurna, Ramadhan mengimbau PKS mempertimbangkan lagi posisinya dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi. Menurut Ramadhan, sikap PKS itu sangat mengganggu hubungan politik yang telah terjalin dalam Setgab. Dia berdalih, ini adalah kemauan Presiden yang seharusnya bisa diterima oleh partai koalisi, termasuk PKS.

"Ngapain dalam koalisi pemerintahan tapi ngrecokin. Istilah saya pembangkangan. Ini kenaikan harga BBM untuk perekonomian. Apa kader PKS seolah tidak mengerti, tidak tahu atau tidak mau tahu soal perekonomian," ujarnya.

Ramadhan mengatakan, Demokrat menghargai aturan internal PKS, tapi harusnya PKS juga menghargai dan menghomati aturan dalam Setgab. "Ada yang bilang PKS ditendang saja, tapi kami tidak mungkin tendang PKS. Ini kan politik kedewasaan. Silakan ambil sikap sendiri," kata Ramadhan Pohan.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKS menolak karena Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mungkin meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS dengan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    Nasional
    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Nasional
    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Nasional
    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Nasional
    Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

    Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

    [POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

    Nasional
    Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

    Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

    Nasional
    Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

    Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

    Nasional
    Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

    Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

    Nasional
    Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

    Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

    Nasional
    PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

    PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

    Nasional
    KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

    KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

    Nasional
    Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

    Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com