Hakim Pertanyakan Perbedaan Identitas Nazaruddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menangani perkara dugaan suap wisma atlet SEA Games mempertanyakan perbedaan identitas Muhammad Nazaruddin dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan yang tertera di akta notaris kepemilikan PT Anugerah Nusantara.

Dalam akta notaris, Nazaruddin tercatat sebagai komisaris perusahaan itu dengan tanggal lahir 26 Agustus 1970. Namun berdasarkan KTP-nya, Nazaruddin lahir pada 26 Agustus 1978.

"Ini mengapa di kartu identitas tertulis terdakwa kelahiran 26 Agustus 1978, lalu di akta notaris 26 Agustus 1970," kata ketua majelis hakim, Dharmawati Ningsih dalam persidangan kasus wisma atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Nazaruddin diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang tersebut. Mulanya, hakim Dharmawati menanyakan apakah semua data mengenai identitas Nazaruddin seperti yang dia tanda tangani di berita acara pemeriksaan, sudah sesuai.

Dengan tegas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menjawab semuanya sesuai. Menemukan ketidakcocokkan tanggal lahir Nazaruddin dalam BAP dengan KTP, Dharmawati lantas menanyakan hal tersebut kepada Nazar.

Menurut Nazaruddin, perbedaan tahun lahir itu hanyalah kelalaian notaris dalam mencatat tanggal lahirnya. Apalagi, kata Nazaruddin, angka 0 dan 8 cukup mirip tulisannya. "Itu hanya salah ketik saja yang mulia. Tidak jadi soal," ujarnya.

Nazaruddin bersikukuh kalau tanggal lahirnya yang benar adalah yang tercantum dalam KTP. Hakim Dharmawati tampaknya tidak yakin akan jawaban Nazaruddin ini.

"Itu jawaban dari saudara terdakwa. Anda memiliki hak untuk itu," ujar Dharmawati.

Mendengar pernyataan Dharmawati, salah satu kuasa hukum Nazaruddin, Hotman Paris Hutape, protes. Dia meminta hakim tidak menjelek-jelekkan Nazaruddin terkait perbedaan identitas tersebut.

Menurut Hotman, semestinya kebenaran soal identitas Nazaruddin ini ditanyakan langsung kepada notaris yang membuat akta PT Anugerah Nusantara tersebut.

"Kami tidak mau perbedaan itu membuat majelis hakim menilai klien kami bersalah," ujar Hotman.

Terkait posisinya di PT Anugerah Nusantara, Nazaruddin mengaku keluar dari perusahaan itu sejak 2009 atau setelah dilantik sebagai anggota DPR. Menurutnya, perusahaan tersebut dipimpin Anas Urbaningrum.