Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum PAN Tolak Kenaikan BBM di Dunia Maya

Kompas.com - 27/03/2012, 12:19 WIB
Sutta Dharmasaputra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandangan tokoh parpol terhadap rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak ternyata beragam, termasuk di dalam tubuh satu partai.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo, misalnya, kokoh menolak rencana pemerintah itu kendati kepanjangan partainya di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap kenaikan harga BBM.

Tidak mau mengingkari suara hatinya, akhirnya, Dradjad membuat tulisan soal itu dan memublikasikannya di dunia maya.

"Teman-teman, untuk menghormati etika koalisi, saya tidak berkampanye menentang kenaikan harga BBM. Namun sebagai hamba Allah saya harus ber-amar ma'ruf nahi munkar, saya meng-upload tulisan tentang subsidi BBM di website," kata Dradjad.

Tulisan Dradjad itu diberi judul: Cabut Subsidi BBM dari Orang Kaya, Bukan Orang Miskin. Menurut Dradjad, dengan menaikan harga BBM secara langsung maka kaum menengah atas membajak 70 persen atau Rp 115,6 triliun dari realisasi subsidi BBM sebesar Rp 165,2 triliun.

Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 150.000 per bulan selama 9 bulan tidak bisa mengkompensasi kerugian yang dihadapi masyarakat karena hanya mengatasi kemiskinan semu. Pemberian BLT hanya menguntungkan secara politis Partai Demokrat.

Lengkapnya bisa diunduh di: http://www.sdi.or.id/publication/working-papers/macroeconomy/76-cabut-subsidi-bbm-dari-orang-kaya-bukan-dari-orang-miskin.html

Kenapa menolak di dunia maya Mas? Posisinya sulit ya Mas? Dradjad pun mengakui bahwa posisinya sebagai Waketum PAN memang sulit antara kepentingan partai, suara pemilih, atau suara hati. "Makanya saya lewat website," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com