Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Pertahanan Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 20/03/2012, 12:31 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan penyelewengan dalam pengadaan enam unit jet tempur Sukhoi MK2 dari Rusia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak yang terlapor adalah Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro.

"Yang dilaporkan adalah Kementerian Pertahanan, menteri pertahanan," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengki Indarti dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Koalisi pelapor terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, antara lain Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Poengki mengatakan, ditengarai ada kerugian negara sekitar 73 dollar AS terkait pengadaan jet Sukhoi tersebut. Selain itu, ada keganjilan dalam pengadaan pesawat ini. Pertama adalah penggunaan rekanan dalam pembelian Sukhoi ini. Menurut Poengki, semestinya pengadaan pesawat dari Rusia tersebut tidak melalui rekanan. Pasalnya, program ini merupakan program antar pemerintah. Diduga, katanya, akan ada fee 15 persen untuk rekanan.

"Karena ini kan G to G, gak boleh ada rekanan. Pemerintah Rusia, mereka punya perusahaan sendiri. Mereka punya kantor di sini. Namun operasionalnya dilakukan oleh Trimarga," ujarnya.

Keganjilan lainnya, kata Poengki, adalah penggunaan kredit ekspor 470 juta dollar AS. "Kecurigaan lain adalah kredit ekspor. Ini banyak ruginya. Buat rekanan akan ada fee sekitar 15 persen," ungkap Poengki.

Dia juga mengatakan, koalisi akan menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki ke KPK. "Semua bukti, surat-surat, perhitungan-perhitungan yang menimbulkan kerugian negara," ucapnya. Koalisi berjanji akan memaparkan dugaan korupsi pengadaan Sukhoi ini setelah bertemu dengan pimpinan KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembelian enam unit jet tempur Sukhoi MK2 diduga digelembungkan triliunan rupiah. Menurut Imparsial, harga beli jet tempur oleh Pemerintah Indonesia tersebut melonjak dari pagu harga yang dikeluarkan produsen. Harga beli pada 2010 sebesar 55 juta dollar AS. Indonesia membeli pada 2011 senilai 83 juta dollar AS per unit. Ada selisih 28 juta dollar AS atau total 168 juta dollar AS atau setara Rp 1,5 triliun.

Dengan hitungan harga jual versi produsen (Rosoboron) senilai 60 juta dollar AS per unit, harga beli 83 juta dollar AS per unit lebih mahal 13 juta dollar AS per unit. Total selisih dalam perhitungan itu 78 juta dollar AS (sekitar Rp 741 miliar).

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin, beberapa waktu lalu mengatakan, harga yang disepakati untuk pembelian tiap unit Sukhoi adalah 54,8 juta dollar AS. "Total harga itu mencakup biaya lain seperti pelatihan dan suku cadang," ujarnya. Menurut Hartind, harga 54,8 juta dollar AS adalah kesepakatan dengan pihak Rosoboron dalam pertemuan akhir 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com