Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Pertahanan Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 20/03/2012, 12:31 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan penyelewengan dalam pengadaan enam unit jet tempur Sukhoi MK2 dari Rusia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak yang terlapor adalah Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro.

"Yang dilaporkan adalah Kementerian Pertahanan, menteri pertahanan," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengki Indarti dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Koalisi pelapor terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, antara lain Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Poengki mengatakan, ditengarai ada kerugian negara sekitar 73 dollar AS terkait pengadaan jet Sukhoi tersebut. Selain itu, ada keganjilan dalam pengadaan pesawat ini. Pertama adalah penggunaan rekanan dalam pembelian Sukhoi ini. Menurut Poengki, semestinya pengadaan pesawat dari Rusia tersebut tidak melalui rekanan. Pasalnya, program ini merupakan program antar pemerintah. Diduga, katanya, akan ada fee 15 persen untuk rekanan.

"Karena ini kan G to G, gak boleh ada rekanan. Pemerintah Rusia, mereka punya perusahaan sendiri. Mereka punya kantor di sini. Namun operasionalnya dilakukan oleh Trimarga," ujarnya.

Keganjilan lainnya, kata Poengki, adalah penggunaan kredit ekspor 470 juta dollar AS. "Kecurigaan lain adalah kredit ekspor. Ini banyak ruginya. Buat rekanan akan ada fee sekitar 15 persen," ungkap Poengki.

Dia juga mengatakan, koalisi akan menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki ke KPK. "Semua bukti, surat-surat, perhitungan-perhitungan yang menimbulkan kerugian negara," ucapnya. Koalisi berjanji akan memaparkan dugaan korupsi pengadaan Sukhoi ini setelah bertemu dengan pimpinan KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembelian enam unit jet tempur Sukhoi MK2 diduga digelembungkan triliunan rupiah. Menurut Imparsial, harga beli jet tempur oleh Pemerintah Indonesia tersebut melonjak dari pagu harga yang dikeluarkan produsen. Harga beli pada 2010 sebesar 55 juta dollar AS. Indonesia membeli pada 2011 senilai 83 juta dollar AS per unit. Ada selisih 28 juta dollar AS atau total 168 juta dollar AS atau setara Rp 1,5 triliun.

Dengan hitungan harga jual versi produsen (Rosoboron) senilai 60 juta dollar AS per unit, harga beli 83 juta dollar AS per unit lebih mahal 13 juta dollar AS per unit. Total selisih dalam perhitungan itu 78 juta dollar AS (sekitar Rp 741 miliar).

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin, beberapa waktu lalu mengatakan, harga yang disepakati untuk pembelian tiap unit Sukhoi adalah 54,8 juta dollar AS. "Total harga itu mencakup biaya lain seperti pelatihan dan suku cadang," ujarnya. Menurut Hartind, harga 54,8 juta dollar AS adalah kesepakatan dengan pihak Rosoboron dalam pertemuan akhir 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com