Jangan Lupa, Kasus Wilmar dan MNA Jauh Lebih Besar

Kompas.com - 13/03/2012, 18:51 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan keseriusan Kejaksaan untuk mengusut dugaan skandal restitusi pajak dua perusahaan di bawah Wilmar Group, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA). Besaran skandal restitusi ini mencapai Rp 7,2 triliun.

Skandal ini dilaporkan oleh seorang pegawai pajak Kepala KPP Besar Dua M. Isnaeni pada Komisi III beberapa bulan lalu. "Itu sudah di kejaksaan, orangnya sudah hampir tersangka. Sudah delapan bulanan lewat. Tanya Jaksa Agung itu. Itu sudah 8 bulanan lewat," ujar anggota Panja dari Komisi III, Edy Ramli Sitanggang usai pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (13/3/2012).

Sementara itu, anggota panja lainnya, dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsudin menyatakan penegak hukum jangan hanya fokus pada kasus Dhana Widyatmika dan Ajib Hamdani. Skandal dari dua perusahaan raksasa ini kata dia harus segera ditelusuri karena memakan uang negara yang tak sedikit.

"Uangnya Dhana mah kecil, tapi kasus itu yang lebih banyak, sampai triliun. Kasus DW belum seberapa. Jangan kita dininabobokkan dengan masalah Dhana saja. Usut juga kasus Wilmar dan PT MNA ini," tegasnya.

Azis juga mempertanyakan Direktorat Jenderal Pajak, yang tidak menindaklanjuti laporan Isnaeni ini hingga ia melaporkannya ke Komisi III. Padahal, kata dia, laporan Isnaeni ini juga penting untuk memperbaiki internal Ditjen Pajak.

"Kenapa Dirjen Pajak tidak respon surat Isnaeni itu. Surat sudah 8 bulan kenapa tidak cepat direspon. Malah Komisi III yang diberikan surat ini. Ada apa, kenapa tidak direspon," tutur Azis.

Tjatur Sapto Edy yang juga anggota Panja menyatakan, bukan berarti kasus dugaan korupsi Dhana Widyatmika dan Ajib Hamdani tak perlu diusut. Namun, ia mengingatkan agar Ditjen Pajak dan penegak hukum bahu-membahu untuk menelusuri mega skandal lainnya. Panja berharap dalam pertemuan dengan PPATK, Bareskrim dan Ditjen Pajak, kasus dugaan skandal ini dapat segera dituntaskan.

"Kasus Dhana juga harus ditelusuri hingga tuntas. Kami berharap Ditjen Pajak juga bisa segera usut siapa saja dari internal yang terlibat dalam skandal Wilmar dan PT MNA dan kasus ini juga harus segera dituntaskan," pungkas Tjatur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

    Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

    Nasional
    Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

    Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

    Nasional
    Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Lebih Baik Usung Prabowo dan Khofifah daripada dengan Cak Imin

    Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Lebih Baik Usung Prabowo dan Khofifah daripada dengan Cak Imin

    Nasional
    Analisis Dino Patti Djalal: Zelensky Lihat Jokowi Bawa Misi Damai, Putin Anggap Kunjungan Bilateral Semata

    Analisis Dino Patti Djalal: Zelensky Lihat Jokowi Bawa Misi Damai, Putin Anggap Kunjungan Bilateral Semata

    Nasional
    Janji Jokowi Besuk Tjahjo Kumolo yang Urung Terwujud...

    Janji Jokowi Besuk Tjahjo Kumolo yang Urung Terwujud...

    Nasional
    Jika Ingin Rebut Suara, Koalisi Gerindra-PKB Disarankan Usung Prabowo-Khofifah pada Pilpres 2024

    Jika Ingin Rebut Suara, Koalisi Gerindra-PKB Disarankan Usung Prabowo-Khofifah pada Pilpres 2024

    Nasional
    Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

    Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

    Nasional
    Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

    Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

    Nasional
    Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

    Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

    Nasional
    Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

    Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

    Nasional
    Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

    Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

    Nasional
    Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

    Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

    Nasional
    Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

    Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

    Nasional
    Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

    Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.