Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Lupa, Kasus Wilmar dan MNA Jauh Lebih Besar

Kompas.com - 13/03/2012, 18:51 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan keseriusan Kejaksaan untuk mengusut dugaan skandal restitusi pajak dua perusahaan di bawah Wilmar Group, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA). Besaran skandal restitusi ini mencapai Rp 7,2 triliun.

Skandal ini dilaporkan oleh seorang pegawai pajak Kepala KPP Besar Dua M. Isnaeni pada Komisi III beberapa bulan lalu. "Itu sudah di kejaksaan, orangnya sudah hampir tersangka. Sudah delapan bulanan lewat. Tanya Jaksa Agung itu. Itu sudah 8 bulanan lewat," ujar anggota Panja dari Komisi III, Edy Ramli Sitanggang usai pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (13/3/2012).

Sementara itu, anggota panja lainnya, dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsudin menyatakan penegak hukum jangan hanya fokus pada kasus Dhana Widyatmika dan Ajib Hamdani. Skandal dari dua perusahaan raksasa ini kata dia harus segera ditelusuri karena memakan uang negara yang tak sedikit.

"Uangnya Dhana mah kecil, tapi kasus itu yang lebih banyak, sampai triliun. Kasus DW belum seberapa. Jangan kita dininabobokkan dengan masalah Dhana saja. Usut juga kasus Wilmar dan PT MNA ini," tegasnya.

Azis juga mempertanyakan Direktorat Jenderal Pajak, yang tidak menindaklanjuti laporan Isnaeni ini hingga ia melaporkannya ke Komisi III. Padahal, kata dia, laporan Isnaeni ini juga penting untuk memperbaiki internal Ditjen Pajak.

"Kenapa Dirjen Pajak tidak respon surat Isnaeni itu. Surat sudah 8 bulan kenapa tidak cepat direspon. Malah Komisi III yang diberikan surat ini. Ada apa, kenapa tidak direspon," tutur Azis.

Tjatur Sapto Edy yang juga anggota Panja menyatakan, bukan berarti kasus dugaan korupsi Dhana Widyatmika dan Ajib Hamdani tak perlu diusut. Namun, ia mengingatkan agar Ditjen Pajak dan penegak hukum bahu-membahu untuk menelusuri mega skandal lainnya. Panja berharap dalam pertemuan dengan PPATK, Bareskrim dan Ditjen Pajak, kasus dugaan skandal ini dapat segera dituntaskan.

"Kasus Dhana juga harus ditelusuri hingga tuntas. Kami berharap Ditjen Pajak juga bisa segera usut siapa saja dari internal yang terlibat dalam skandal Wilmar dan PT MNA dan kasus ini juga harus segera dituntaskan," pungkas Tjatur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com