Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kumpulkan Media, Angelina Minta Dukungan

Kompas.com - 01/03/2012, 16:29 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Angelina Sondakh, mengundang sejumlah media untuk hadir di kediamannya, di Taman Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2012) sore ini. Dengan didampingi sahabatnya, Kahfi Siregar, Angelina berbicara di hadapan puluhan pewarta yang hadir.

Apa katanya? Seperti yang sudah-sudah, Angelina alias Angie enggan mengomentari permasalahan hukum maupun politik terkait dirinya. Angie yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Demokrat itu juga meminta media meredam pemberitaan negatif seputar dirinya.

"Semua masalah hukum, masalah politik, saya tidak mau berkomentar karena nantinya akan memperkeruh suasana," kata Angelina saat ditanya bagaimana jika masalah-masalahnya menyeret nama Adjie Massaid, mendiang suaminya.

Terkait masalah hukum, Angie menyerahkan hal tersebut ke proses yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia juga meminta media meredam pemberitaan negatif terkait dirinya.

"Yang pertama, untuk masalah hukum saya, saya mohon dukungannya agar supaya saya bisa menyelesaikan permasalahan hukum dengan baik, dan saya memilih untuk tidak berkomentar lebih banyak lagi," kata Angie.

"Kita serahkan saja pada proses hukum yang berjalan. Saya yakin bahwa penegak hukum bertugas secara profesional," sambungnya. Mengenai pemberitaan miring, kata Angie, "Saya bersabar saja."

Angelina mengatakan ingin fokus mengurus tiga orang anaknya ketimbang sibuk mengomentari pemberitaan media. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Angie mengaku tetap menjalankan perannya sebagai ibu.

"Nanti pulang sekolah, saya harus mengantar Zahwa (putri Adjie) ke dokter gigi, saya masih menjalankan tugas saya sebagai seorang ibu. Jadi saya juga mohon doa dan dukungannya," tutur Angelina.

Adapun Angelina ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek wisma atlet SEA Games 2011. Angie yang pernah menjabat anggota Badan Anggaran DPR itu diduga menerima pemberian atau janji terkait proyek senilai Rp 191 miliar tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com