Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Akpol, Kakorlantas, dan Tujuh Kapolda Diganti

Kompas.com - 24/02/2012, 11:06 WIB
R. Adhi Kusumaputra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 100 perwira tinggi dan menengah Polri dimutasi dalam surat keputusan Kapolri tertanggal 23 Februari 2012. Di antaranya Gubernur Akademi Kepolisian, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, dan sejumlah Kapolda (Bali, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara).

Sementara itu dua perwira tinggi yang namanya disebut-sebut dalam kasus Gayus, yaitu Brigjen Edmon Ilyas dan Brigjen Raja Erizman, keduanya staf ahli Kapolri, diangkat masing-masing sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sosek dan Sosbud Kapolri.

Berikut ini sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri yang dimutasi:

1) Irjen Muhammad Amin Saleh, sebelumnya Gubernur Akademi Kepolisian, menjabat Kepala Divisi TI Polri
2) Irjen Djoko Susilo, sebelumnya Kakorlantas Polri, menjabat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol)
3) Irjen Pudji Hartanto Iskandar, sebelumnya Staf Ahli Manajemen Kapolri, menjabat Kepala Korp Lalu Lintas Polri (Kakorlantas)

4) Irjen Budi Gunawan, sebelumnya Kadiv Propam Polri, menjabat Kapolda Bali
5) Irjen Totoy Herawan Indra, sebelumnya Kapolda Bali, menjabat Staf Ahli Manajemen Kapolri

6) Brigjen Bachtiar Hasanudin Tambunan, sebelumnya Karodalops Sops Polri, menjabat Kapolda Kalimantan Tengah
7) Brigjen Damianus Jackie, sebelumnya Kapolda Kalimantan Tengah, menjadi Pati Yanma Polri (MPP)

8) Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya, sebelumnya Direktur Program Pasca Sarjana STIK Lemdikpol, menjabat Kapolda Sulawesi Tenggara
9) Brigjen Sigit Sudarmanto, sebelumnya Kapolda Sulawesi Tenggara, menjabat Karodalops Sops Polri

10) Brigjen Affan Richwanto, sebelumnya Karojianbang Lemdikpol, menjaba Kapolda Maluku Utara
11) Brigjen Erlan Lukman Nulhakim, sebelumnya Kapolda Maluku Utara, menjabat Direktur Program Pascasarjana STIK Lemdikpol

12) Brigjen Jotje Mende, sebelumnya Karowabprof Divpropam Polri, menjabat Kapolda Kepulauan Riau
13) Brigjen Raden Budi Winarso, sebelumnya Kapolda Kepulauan Riau, menjabat Karojianbang Lemdikpol

14) Irjen Mudji Waluyo, sebelumnya Kadivkum Polri, menjabat Kapolda Sulawesi Selatan
15) Irjen Johny Wainal Usman, sebelumnya Kapolda Sulawesi Selatan, menjabat Wakabaharkam Polri

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com