Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FPI: Tak Ada yang Perlu Dievaluasi

Kompas.com - 15/02/2012, 17:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Front Pembela Islam atau FPI mengklaim tak ada alasan untuk membekukan, membubarkan, atau mengevaluasi keberadaan FPI. Desakan pembubaran FPI dinilai tidak berakal.

"Enggak ada yang perlu dievaluasi. Itu desakan-desakan yang tidak berakal semuanya. Apa hak dia membubarkan? Enggak ada," kata Al-Habib Muhsin Ahmad Alattas selaku Ketua Bidang Dakwah dan Hubungan Lintas Agama FPI seusai mengadu ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (15/2/2012).

Sebanyak 17 orang yang tergabung dalam Front Umat Islam mengadukan peristiwa penolakan kedatangan petinggi FPI di Bandara Tjilik Riwut sekaligus mengadukan penolakan pembentukan FPI di Palangkaraya.

Alattas membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahwa FPI telah dua kali ditegur terkait peristiwa kekerasan. Menurut dia, pernyataan itu adalah rekayasa. Ia menegaskan, FPI sama sekali tidak pernah mendapat teguran.

Terkait tindakan anarkis yang dilakukan para anggota FPI selama ini, Alattas menyatakan bahwa hal itu terjadi karena adanya provokator yang ingin membunuh karakter FPI. "Kader kami banyak yang dipenjara. Sudah selesai, kenapa diungkit lagi," kata dia.

Sebelumnya, Gamawan menyebut kementeriannya tak segan-segan membekukan FPI jika organisasi masyarakat itu terus-menerus mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Gamawan menyebut telah dua kali menegur FPI. Teguran terakhir setelah massa FPI melakukan perusakan kantor Kemdagri, beberapa waktu lalu. "Kalau masih melakukan pelanggaran, kami akan ambil tindakan pembekuan sesuai UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas," kata Gamawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

    Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

    [POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

    Nasional
    Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com