Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angie Pindah ke Komisi Hukum, Itu "by Design"

Kompas.com - 15/02/2012, 15:37 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Angelina Sondakh, anggota dewan dari Komisi Olahraga, tiba-tiba dipindahkan ke Komisi Hukum oleh Fraksi Demokrat. Pemindahan ini justru dilakukan ketika mantan Putri Indonesia 2001 itu tengah menjadi tersangka dalam kasus suap proyek Wisma Atlet.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Ari Dwipayana, pemindahan itu hanya modus belaka dari Demokrat. Ia mensinyalir, Angelina yang akrab disapa Angie itu dipindahkan agar mempermudah akses informasi dengan penegakan hukum dalam kasusnya.

"Saya kira itu modus ya. Kan KPK sering harus bermitra dengan Komisi III. Jadi kalau di Komisi III dia bisa mengawasi dan intervensi. Bisa menyandera, apa yang akan dilakukan penegak hukum. Mereka memanfaatkan posisi itu," ujar Ari saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Selain itu, Ari mengungkapkan, ada conflict interest dalam pemindahan ini. Angelina seolah dilindungi agar ia tidak mendapatkan banyak tekanan dari pihak luar, jika berada di Komisi Hukum. "Ada kepentingan untuk memproteksi Angelina dalam kasus ini," terangnya.

Ari menagih janji Demokrat yang mengaku akan bersih-bersih partainya dari koruptor-koruptor. Pada kenyataannya, Demokrat malah terkesan melindungi istri (alm) Adjie Massaid itu. Jika memang ada struktur yang harus diganti, kata dia, Angie harusnya dipindahkan ke komisi lain. Bahkan, kata Ari, bila perlu Angie dinonaktifkan dari anggota dewan.

"Ini kan berlawanan. Katanya bersih-bersih partai, kok yang jadi tersangka malah dimasukkan ke Komisi Hukum," tutur Ari, yang juga menyebut pemindahan Nasir ke Komisi IX dan Angie ke Komisi III sebagai permainan by design Demokrat.

Siapa yang bermasalah sengaja dimasukkan Komisi Hukum agar memperoleh akses besar, sementara "argo" Nasir telah usai, ditambah ia pun bermasalah karena ketahuan menggunakan jabatannya untuk menemui Nazaruddin sehingga dipindahkan ke komisi lain. "Nasir pindah, itu semacam sedang bertukar yah. By design. Kemarin Nasir pindah ke Komisi III untuk memanfaatkan posisinya. Dia sudah selesai sekarang gantian, Angie juga biar bisa memanfaatkan Komisi III. Itu terlihat sekali," pungkas Ari.

Angie Pindah Komisi III, KPK Takkan Goyah

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan mengungkapkan, modus permainan Demokrat sudah terbaca sejak dulu. Nasir yang dulu juga disebut-sebut mengetahui kasus korupsi saudaranya, Nazaruddin, kemudian dipindahkan dari Komisi VII ke Komisi III mengganti Nazaruddin. Kini, ketika Angelina Sondakh menjadi tersangka, giliran ia yang mengganti Nasir.

"Dari dulu kan juga begitu. Ini Demokrat justru melakukan hal yang ambigu. Orang kena masalah malah diperluas gerak-geriknya dengan diberikan komisi yang bergerak di hukum," ujar Abdullah saat dihubungi terpisah oleh Kompas.com siang ini.

Namun, meski pergeseran ini diduga untuk mempengaruhi proses hukum kasus suap Wisma Atlet, kata Abdullah, KPK tentunya tidak akan terusik. Menurutnya, KPK cukup punya kredibilitas untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

"Ada kekhawatiran sengaja mempengaruhi kasus ini, tapi enggaklah. KPK tidak akan terpengaruh. Terlihat jelas fraksi seolah melindungi bukan berikan sanksi. Semua bisa melihat ini. Saya yakin kasus ini akan tetap diusut."

Ia mengatakan, kini masyarakat yang bisa menilai sendiri bagaimana komitmen partai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berlari keluar dari lingkaran yang mereka buat, yaitu berantas korupsi. "Demokrat sudah langgar komitmennya perangi korupsi," pungkas Abdullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com