Presiden Instruksikan Penuntasan Kasus GKI Yasmin

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar sengketa pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin segera dituntaskan. Terkait hal ini, Presiden meminta agar Wali Kota Bogor Diani Budiarto dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan turut membantu penyelesaian sengketa yang terjadi sejak 2002. "Saya memberikan atensi terkait apa yang terjadi dengan Gereja GKI Yasmin. " kata Presiden pada acara silaturahim dengan jurnalis Istana Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Presiden mengatakan mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Kota Bogor tengah mencari lahan baru untuk jemaat GKI Yasmin. Kepala Negara meminta kepala daerah di Bogor dan Jawa Barat dapat memastikan bahwa jemaat GKI Yasmin dapat melaksanakan ibadah seperti umat beragama lainnya.

Pihak Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor, Jawa Barat, menegaskan tidak akan pernah menerima tawaran relokasi bangunan gereja dari pemerintah. GKI Yasmin mendesak agar pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI. "Kami tidak akan menerima apa pun relokasi," kata Bona Sigalingging, juru bicara GKI Yasmin.

Sebelumnya, Ombudsman RI melaporkan Diani Budiarto dan Ahmad Heryawan kepada Presiden dan DPR karena tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia terkait rencana pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin, Bogor. "Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota Bogor dan Gubernur Jabar tertanggal 8 Juli 2011, tetapi sampai saat ini mereka tidak melaksanakan rekomendasi kami," kata Komisioner Bidang Penyelesaian Aduan ORI Ibnu Tri Cahyo.

Isi rekomendasi adalah pencabutan Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas Nama Gereja Kristen Indonesia yang Terletak di Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bogor diminta melaksanakan rekomendasi tersebut. Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga diminta mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dan rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan Wali Kota Bogor dengan alasan terdapat kasus tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan pernyataan tidak keberatan dari warga. "Padahal, fakta yang terjadi adalah putusan pengadilan pidana pemalsuan tersebut tidak terkait proses administrasi IMB GKI Taman Yasmin," kata komisioner Budi Santoso.