Pramono Nilai Ada Muatan Politis Penawaran Bank Mutiara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai ada muatan politis terkait tawaran pembelian Bank Mutiara oleh perusahaan keuangan asal Singapura Yawadwipa Companies.

Menurut dia, rencana itu masih terkait dengan kasus bailout Bank Century. Pramono mengatakan, tidak mungkin pihak asing mau membeli Bank Mutiara lantaran proses hukum kasus Bank Century masih berjalan.

Menurut dia, ada pihak yang memiliki akses ekonomi dan politik yang tengah bermain. "Ngga mungkin orang yang awam atau saudagar kaya raya membeli semata-mata untuk mendapat keuntungan. Ngga mungkin. Kalau pertimbangannya hanya dagang, pasti dia tidak berani membeli," ucap Pramono di Komplek DPR, Kamis (9/2/2012).

Pramono mempertanyakan tidak jelasnya siapa orang dibelakang Yawadwipa Companies. Pasalnya, perusahaan itu baru berdiri bulan Januari 2012 lalu tiba-tiba mengajukan penawaran pembelian dengan harga sangat tinggi, yakni 750 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,7 triliun.

"Kita tidak tahu siapa orangnya, siapa di belakangnya. Jangan-jangan ini hanya untuk melakukan money londering atau pembelian kembali untuk persoalan-persoalan yang ada," ucap politisi PDI-P itu.

Untuk itu, lanjut Pramono, ia meminta pemerintah berhati-hati ketika menjual Bank Mutiara. Pemerintah harus melihat rekam jejak orang dibelakang perusahaan itu. Jika dijual, lanjut dia, pengusutan kasus Bank Century tetap harus berjalan.

Seperti diberitakan, Presiden Direktur Yawadwipa Christopher Holm menyebut mempunyai visi menjadikan Bank Mutiara masuk ke kelas regional pertama di Indonesia seperti bank asal Malaysia, yakni CIMB dan Maybank.

Menurut Holm, sebelum memutuskan menawar Bank Mutiara, Yawadwipa telah secara menyeluruh melihat kinerja operasi dan keuangan bank eks Century. Holm juga mengaku ketertarikannya membeli Bank Mutiara karena terinpirasi sukses BCA.