Mau Belanja Proyek, Datanglah ke DPR!

JAKARTA, KOMPAS.com  —  Hampir tidak ada yang tidak tersedia di Jakarta jika mau berbelanja. Pusat perbelanjaan banyak tersebar di penjuru ibu kota, baik perbelanjaan modern, tradisional, maupun kaki lima.

Jakarta bisa dibilang kota seribu mal karena pusat perbelanjaan modern ada di seluruh penjuru kota. Sementara pedagang kaki lima juga tak ketinggalan menyediakan aneka barang dan jasa. Pasar-pasar tradisional, meski kian terdesak, juga masih ada yang bertahan.

Yang menarik, Jakarta tidak hanya menyediakan barang-barang atau jasa yang biasa dicari warga, seperti baju dan sepatu. Kota ini juga menyediakan belanja khusus bagi para pengusaha hitam. Kota Jakarta memiliki pusat belanja buat pengusaha itu,  yaitu ”belanja proyek”.

Tempatnya tidak terlalu sulit dicari, yakni di Senayan. Tempat itu biasa dipakai oleh para wakil rakyat  untuk berkantor. Pusat perbelanjaan proyek itu tak lain adalah Gedung DPR.

Salah satu indikasi bahwa Senayan telah menjadi pusat belanja proyek tercantum dalam dokumen pemeriksaan Yulianis, saksi dalam kasus korupsi wisma atlet. Yulianis adalah mantan Wakil Direktur Keuangan Group Permai, yang dimiliki Muhammad Nazaruddin, terdakwa dalam kasus ini. Dalam pengakuannya di hadapan penyidik KPK, Yulianis di antaranya mengungkapkan, perusahaan bosnya itu kerap berbelanja atau beli proyek di DPR. Salah satunya adalah belanja proyek wisma atlet SEA Games.

”Jika kantor tersangka Muhammad Nazaruddin atau Group Permai yang beli atau belanja proyek ke DPR, pekerjaannya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan lain dan tersangka Muhammad Nazaruddin atau Group Permai meminta komitmen fee kepada perusahaan yang mengerjakan proyek itu. Hal ini seperti yang terjadi pada proyek wisma atlet. Group Permai yang berbelanja ke DPR, selanjutnya yang mengerjakan adalah PT Duta Graha Indah Tbk,” demikian pengakuan Yulianis.

Menurut Yulianis, belanja proyek wisma atlet di Senayan itu berharga 5 persen dari pagu anggaran.

”Proyek pembangunan wisma atlet ini dianggarkan di DPRD dengan pagu Rp 200 miliar. Dari pagu tersebut untuk belanjanya 5 persen. Belanja 5 persen (Rp 10 miliar) sudah direalisasikan melalui Mindo Rosalina Manulang, sebelum bulan September 2010 atau sesudahnya,” katanya.

Saat diminta menjelaskan soal maksud dan mekanisme belanja proyek di DPR, Yulianis menjelaskan, ”Maksudnya adalah belanja proyek yang anggarannya akan disetujui oleh DPR.” Hanya satu yang membedakan antara pusat perbelanjaan lain dan Gedung DPR. Jika di mal proses jual beli dilakukan secara bebas terbuka, belanja proyek di DPR biasanya sembunyi-sembunyi. Berminat belanja ke Senayan?