Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keputusan Diserahkan kepada Anas

Kompas.com - 25/01/2012, 15:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Semua kader Partai Demokrat (PD) menyerahkan keputusan untuk menghadapi masalah yang kini tengah dihadapi partai kepada Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.

"Saat ini, kita serahkan pemikiran, langkah-langkah ke depan, apa yang harus dilakukan oleh partai, kepada Anas," kata Hayono Isman, anggota Dewan Pembina PD di Komplek DPR, Rabu (25/1/2012).

Hayono dimintai tanggapan mengenai isu yang beredar terkait desakan agar Anas dinonaktifkan sebagai ketua umum menyusul berbagai kasus dugaan korupsi M Nazaruddin yang juga menyeret Anas. "Masalah nonaktif, masalah mundur, kita serahkan kepada Pak Anas," kata dia.

Hayono mengatakan, dalam situasi sulit ini, semua kader PD tetap kompak berada di belakang Anas. Meski demikian, ia meminta Anas mempertimbangkan terus merosotnya dukungan publik terhadap partai sejak Juni 2011 pascaterjeratnya mantan Bendahara Umum PD, M Nazaruddin.

Situasi itu, kata dia, bertolak belakang dengan masih tingginya dukungan publik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden dan Ketua Dewan Pembina berdasarkan hasil jajak pendapat terakhir.

"Ini situasi sulit karena indikasinya jelas. Walaupun Pak SBY hasil survei 60 persen, tapi partai sekarang 14 persen, di bawah PDI-P dan di bawah Partai Golkar. Oleh karena itu, kita di partai kompak. Kita ingin masalah ini juga dipertimbangkan ketua umum," kata dia.

Hayono menambahkan, saat ini tidak ada alasan untuk melengserkan Anas sebagai ketua umum. Pasalnya, apa yang disebut-sebut Nazaruddin mengenai keterlibatan Anas belum terbukti di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Tentunya kalau sudah jadi tersangka, partai miliki pertimbangan. Biarlah partai bekerja sesuai aturan. Tapi kita tidak berharap Pak Anas jadi tersangka. Kita berharap Pak Anas bebas," ucap Wakil Ketua Komisi I itu.

Meski demikian, Hayono mengaku bahwa pihaknya sudah memikirkan jika ternyata nantinya Anas ikut terseret di KPK. "Kita memang harus mengantisipasi segala kemungkinan, salah satunya tentunya kalau sampai Pak Anas jadi tersangka, apalagi kalau pengadilan memutuskan Pak Anas bersalah. Inilah yang harus kita antisipasi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com