Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diimbau Tetap Dukung KPK

Kompas.com - 21/01/2012, 04:01 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengimbau masyarakat dan pemerintah tetap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski masih banyak "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan.

"Kita harus tetap mendukung KPK. Kini lembaga itu merupakan tempat kita menggantungkan harapan dalam pemberantasan korupsi, meski terlihat tidak sempurna dan butuh berbenah. Berikan KPK waktu untuk menyelesaikan kasus yang ada," katanya pada kuliah umum di Universitas Andalas (Unand) Padang, Jumat (20/1/2012).

Namun demikian, menurut dia, KPK juga harus membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu menjalankan tugas dengan baik.

Terkait kasus cek pelawat, praktisi yang juga Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) itu mengimbau KPK untuk dapat mengungkap semua yang terlibat.

Meski publik menilai kinerja KPK masih lamban, namun ia meyakini kepercayaan masyarakat akan membaik dengan adanya rencana lembaga itu mengungkapkan tersangka baru dalam waktu dua minggu ke depan.

"Dari informasi yang saya dengar KPK akan menetapkan tersangka baru dalam kasus suap cek pelawat dalam dua minggu ke depan," ujarnya.

Sementara untuk kasus proyek Wisma Atlet di Palembang, anggota dewan pembina YLBHI itu berharap KPK segera menindaklanjuti dan menyelidiki nama-nama yang disebutkan Mindo Rosalina Manulang saat menjadi saksi bagi terdakwa M Nazaruddin.

"Semua orang sudah tahu nama yang disebutkan, KPK tinggal menindaklanjuti. Jika tidak berani, maka dukungan publik pastinya akan semakin memudar terhadap lembaga itu," ujar Todung.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com