Masyarakat Diimbau Tetap Dukung KPK

Kompas.com - 21/01/2012, 04:01 WIB
EditorHertanto Soebijoto

PADANG, KOMPAS.com - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengimbau masyarakat dan pemerintah tetap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski masih banyak "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan.

"Kita harus tetap mendukung KPK. Kini lembaga itu merupakan tempat kita menggantungkan harapan dalam pemberantasan korupsi, meski terlihat tidak sempurna dan butuh berbenah. Berikan KPK waktu untuk menyelesaikan kasus yang ada," katanya pada kuliah umum di Universitas Andalas (Unand) Padang, Jumat (20/1/2012).

Namun demikian, menurut dia, KPK juga harus membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu menjalankan tugas dengan baik.

Terkait kasus cek pelawat, praktisi yang juga Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) itu mengimbau KPK untuk dapat mengungkap semua yang terlibat.

Meski publik menilai kinerja KPK masih lamban, namun ia meyakini kepercayaan masyarakat akan membaik dengan adanya rencana lembaga itu mengungkapkan tersangka baru dalam waktu dua minggu ke depan.

"Dari informasi yang saya dengar KPK akan menetapkan tersangka baru dalam kasus suap cek pelawat dalam dua minggu ke depan," ujarnya.

Sementara untuk kasus proyek Wisma Atlet di Palembang, anggota dewan pembina YLBHI itu berharap KPK segera menindaklanjuti dan menyelidiki nama-nama yang disebutkan Mindo Rosalina Manulang saat menjadi saksi bagi terdakwa M Nazaruddin.

"Semua orang sudah tahu nama yang disebutkan, KPK tinggal menindaklanjuti. Jika tidak berani, maka dukungan publik pastinya akan semakin memudar terhadap lembaga itu," ujar Todung.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X