Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diimbau Tetap Dukung KPK

Kompas.com - 21/01/2012, 04:01 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengimbau masyarakat dan pemerintah tetap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski masih banyak "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan.

"Kita harus tetap mendukung KPK. Kini lembaga itu merupakan tempat kita menggantungkan harapan dalam pemberantasan korupsi, meski terlihat tidak sempurna dan butuh berbenah. Berikan KPK waktu untuk menyelesaikan kasus yang ada," katanya pada kuliah umum di Universitas Andalas (Unand) Padang, Jumat (20/1/2012).

Namun demikian, menurut dia, KPK juga harus membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu menjalankan tugas dengan baik.

Terkait kasus cek pelawat, praktisi yang juga Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) itu mengimbau KPK untuk dapat mengungkap semua yang terlibat.

Meski publik menilai kinerja KPK masih lamban, namun ia meyakini kepercayaan masyarakat akan membaik dengan adanya rencana lembaga itu mengungkapkan tersangka baru dalam waktu dua minggu ke depan.

"Dari informasi yang saya dengar KPK akan menetapkan tersangka baru dalam kasus suap cek pelawat dalam dua minggu ke depan," ujarnya.

Sementara untuk kasus proyek Wisma Atlet di Palembang, anggota dewan pembina YLBHI itu berharap KPK segera menindaklanjuti dan menyelidiki nama-nama yang disebutkan Mindo Rosalina Manulang saat menjadi saksi bagi terdakwa M Nazaruddin.

"Semua orang sudah tahu nama yang disebutkan, KPK tinggal menindaklanjuti. Jika tidak berani, maka dukungan publik pastinya akan semakin memudar terhadap lembaga itu," ujar Todung.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com