Mekeng: Ada Rekaman Gelap, Kami Tuntut Sekjen!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Melchias Markus Mekeng meminta agar rekaman yang disebut berisi permintaan spesifikasi barang untuk ruang kerja Banggar oleh pimpinan Banggar agar dibuka.

Mekeng mengatakan, ia sudah menanyakan kepada Sekretariat Banggar mengenai rekaman yang disebut ada. Namun, pihak Sekretariat menyebut tidak pernah merekam pertemuan ketika membahas ruang Banggar baru.

"Silakan dibuka rekamannya. Kalau di sini, saya sudah tanya tidak ada. Kalau ternyata ada rekaman yang disembunyikan, kami tuntut Sekjen (Nining Indra Saleh) bahwa dia punya niat tertentu kepada kami. Kami di sini bekerja dengan niat baik untuk rakyat," kata Mekeng saat jumpa pers di Komplek DPR, Kamis (19/1/2012).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, pihaknya menerima transkip rekaman dari Sekjen. Rekaman itu berisi permintaan dari pimpinan Banggar terkait spesifikasi barang-barang yang akan ditaruh di ruang Banggar.

Mekeng membantah bahwa pihaknya yang meminta barang-barang mewah seperti kursi buatan Jerman seharga Rp 24 juta per kursi. Penentuan spesifikasi, kata dia, adalah kewenangan Setjen DPR.

Menurut Mekeng, Banggar hanya dua kali membicarakan ruang Banggar baru dengan Sekjen. Pertama, kata dia, Sekjen menanyakan apa saja kebutuhan Banggar. Pimpinan Banggar menyebut butuh ruang untuk rapat, sekretariat, administrasi, tenaga ahli, dan tunggu menteri.

Pertemuan kedua, tambah Mekeng, Sekjen menyampaikan hasil desain. Dalam desain, ruang rapat dibuat seluas 316,5 m2, ruang sekretariat 66 m2, ruang pimpinan 60 m2, ruang tamu 26 m2, ruang makan 22,5 m2, ruang tunggu menteri 38 m2, ruang staf ahli 85 m2, ruang arsip 8,34 m2, ruang pantry 8,29 m2, dan balkon 150 m2. Totalnya seluas 780,89 m2.

"Kami sampaikan beberapa point yaitu tak mau warna ruang sidang tendensius kepada salah satu parpol. Harus netral. Kami minta penerangannya harus lebih terang, temboknya warna yang cerah. Itu pesan yang kami sampaikan. Kami tidak memikirkan bahwa mejanya harus impor, kursinya harus impor, itu bukan domain kami," ucapnya.

Dalam dua pertemuan itu, menurut Mekeng, tak disinggung mengenai biaya renovasi. "Angka Rp 20,3 miliar itu kami tahu setelah media menyampaikannya. Angka itu bukan tugas kami. Tugas kami bahas APBN, bahas laporan keuangan pemerintah pusat, bahas keuangan negara. Bukan hal-hal yang sifatnya remeh temeh," pungkas politisi Partai Golkar itu.