Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Rekaman Permintaan Pimpinan Banggar

Kompas.com - 18/01/2012, 11:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengatakan, ada rekaman yang berisi permintaan pimpinan Badan Anggaran DPR atau Banggar DPR terkait spesifikasi barang yang akan ditempatkan di ruang kerja Banggar.

"Kan semua di DPR terekam. Dalam transkrip memang ada hal seperti itu," kata Pramono di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Ia sudah meminta penjelasan Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh dan jajarannya terkait renovasi ruang Banggar yang menelan biaya Rp 20,3 miliar. Dia mengatakan, pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) menunjukkan ada dua surat dari Banggar yang dibuat pada bulan Juli dan Agustus 2011.

"Intinya memang Banggar butuh ruangan yang lebih representatif. Jadi, ini semakin jelas, siapa yang kemudian meminta untuk diadakannya ruangan ini," kata Pramono.

Menurut Pramono, permintaan ruangan yang representatif adalah wajar mengingat lamanya rapat-rapat ketika membahas anggaran. Namun, politisi PDI-P itu mengatakan bahwa hal tersebut menjadi tidak wajar jika ada permintaan fasilitas mewah seperti kursi seharga Rp 24 juta.

Untuk itu, Pramono melanjutkan, Badan Kehormatan DPR (BK DPR) perlu mengusut masalah itu hingga tuntas. "Apa yang dilakukan BK menunjukkan DPR tidak tinggal diam dalam persoalan yang menyangkut persoalan di rumah tangganya sendiri," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng menegaskan, pihaknya hanya meminta kepada Setjen untuk menyediakan tempat yang lebih layak, seperti lampu yang terang, tempat penyimpanan data yang rapi, dan ruangan dengan cat warna terang agar ruangan tak terlihat suram.

Pihak Banggar menyebut ruang Banggar yang lama sudah tidak layak untuk menampung 85 anggota dan tamu yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang. Banggar, kata Mekeng, tidak memiliki kewenangan mengusulkan anggaran ke BURT, apalagi memilih spesifikasi barang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com