Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Sembilan Kirim 1 Troli Dokumen Bank Century ke KPK

Kompas.com - 12/01/2012, 06:27 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Sembilan yang menjadi inisiator hak angket DPR atas Bank Century, Kamis (12/1/2012) pagi, akan mengirimkan dokumen dan data tambahan terkait Bank Century sebanyak satu troli kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilontarkan salah seorang anggota Tim Sembilan DPR, Akbar Faizal, kepada Kompas, Rabu (11/1/2012) malam di Jakarta.

"Besok akan kita kirim data dan dokumen tambahan sebanyak satu troli ke KPK. Ini untuk memperkuat penyelidikan yang akan dilakukan KPK untuk menuntaskan kasus hukum Bank Century, dengan kepemimpinan KPK yang baru di bawah Abraham Samad," ungkap Akbar.

Akbar mengakui, DPR pernah mengirimkan data dan dokumen kepada KPK. Namun, ia khawatir hal itu akan hilang atau dihilangkan untuk menutup-nutupi penuntasan kasus hukum Bank Century.

"Dengan pengiriman data dan dokumen lengkap itu, tak ada alasan KPK kekurangan bahan. Kan, KPK sendiri mempunyai akses dan kemampuan mendapatkan data dan dokumen lainnya," lanjut Akbar.

Catatan Kompas, data dan dokumen yang akan dikirimkan ke KPK tak hanya berisi transkrip dan surat-menyurat mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani; mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono; dan rapat-rapat selama proses pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun kepada bank gagal yang dinyatakan berdampak sistemik itu, tetapi juga rekening dan bukti transaksi yang dimiliki Tim Sembilan.

Tercatat, anggota Tim Sembilan selain Bambang asal Fraksi Partai Golkar yaitu Akbar Faizal dari Fraksi Hanura, Andi Rahmat asal Fraksi PKS, Maruarar Sirait dari Fraksi PDI-P, Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra, Muhammad Misbakhun dari Fraksi PKS (kini sudah tidak lagi menjadi anggota DPR), Andi Rahmat dari Fraksi PKS, Chandra Tirta Wijaya dari Fraksi PAN, Lili Wahid dari Fraksi PKB, dan Kurdi Moekri dari Fraksi PPP. Tidak ada satu pun anggota Fraksi Demokrat ikut dalam tim ini. (HAR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

    Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

    Nasional
    Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

    Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

    Nasional
    MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

    MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

    Nasional
    Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

    Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

    Nasional
    Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

    Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

    Nasional
    Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

    Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

    Nasional
    Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

    Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

    Nasional
    DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

    DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

    Nasional
    Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

    Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

    Nasional
    Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

    Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

    Nasional
    Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

    Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

    Nasional
    Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

    Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

    Nasional
    Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

    Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

    Nasional
    Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

    Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

    Nasional
    Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

    Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com