Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Endin: Yang Pilih Dianggap Salah, yang Menjabat Menikmati

Kompas.com - 10/01/2012, 15:03 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Mantan terpidana kasus suap cek perjalanan, Endin Soefihara, menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi tersangka kasus tersebut, Nunun Nurbaeti, Selasa (10/1/2012). Kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Endin yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004 itu menyangkal pernah diperkenalkan ke Miranda Goeltom oleh Nunun Nurbaeti.

"Saya dikonfirmasi apakah Nunun pernah pertemukan saya dengan Miranda, saya jawab tidak pernah baik di rumahnya atau di tempat mana pun," kata Endin di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Endin adalah politikus PPP yang menjadi terpidana karena terbukti menerima sejumlah cek perjalanan dari Nunun Nurbaeti yang diberikan melalui Arie Malangjudo. Diduga, pemberian cek tersebut untuk meloloskan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Miranda mengaku tidak tahu dari mana asal cek perjalanan yang diterima Endin dan puluhan anggota DPR 1999-2004 lainnya.

Menurut Endin, dia dan rekan-rekan sefraksinya tidak pernah dipertemukan dengan Miranda oleh Nunun baik sebelum pemilihan maupun setelah pemilihan DGS BI 2004. Fraksi PPP, kata Endin, tidak memilih Miranda sebagai DGS BI saat itu.

Keterangan Endin ini bertolak belakang dengan pengakuan pihak Nunun. Kuasa hukum Nunun, Mulyaharja, mengatakan bahwa kliennya pernah diminta Miranda agar memuluskan pemilihan Miranda. Saat itu Nunun diminta memperkenalkan Miranda dengan anggota DPR 1999-2004. Nunun pun mengaku memperkenalkan Miranda ke Paskah Suzetta, Endin Soefihara, Udju Djuhaeri, dan Hamka Yandhu. Sebelumnya, Paskah dan Hamka yang juga diperiksa sebagai saksi bagi Nunun menyangkal pernah diperkenalkan ke Miranda.

Dalam kasus ini, sejumlah anggota DPR 1999-2004 dinyatakan bersalah dan beberapa di antaranya selesai menjalani masa hukuman mereka. Namun, pihak yang memodali pembelian cek perjalanan senilai Rp 24 miliar itu belum terungkap. "Yang jelas pemilihnya terhukum semua, masak yang pilih dianggap salah, yang terima jabatan menikmati," ucap Endin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com