Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Endin: Yang Pilih Dianggap Salah, yang Menjabat Menikmati

Kompas.com - 10/01/2012, 15:03 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Mantan terpidana kasus suap cek perjalanan, Endin Soefihara, menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi tersangka kasus tersebut, Nunun Nurbaeti, Selasa (10/1/2012). Kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Endin yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004 itu menyangkal pernah diperkenalkan ke Miranda Goeltom oleh Nunun Nurbaeti.

"Saya dikonfirmasi apakah Nunun pernah pertemukan saya dengan Miranda, saya jawab tidak pernah baik di rumahnya atau di tempat mana pun," kata Endin di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Endin adalah politikus PPP yang menjadi terpidana karena terbukti menerima sejumlah cek perjalanan dari Nunun Nurbaeti yang diberikan melalui Arie Malangjudo. Diduga, pemberian cek tersebut untuk meloloskan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Miranda mengaku tidak tahu dari mana asal cek perjalanan yang diterima Endin dan puluhan anggota DPR 1999-2004 lainnya.

Menurut Endin, dia dan rekan-rekan sefraksinya tidak pernah dipertemukan dengan Miranda oleh Nunun baik sebelum pemilihan maupun setelah pemilihan DGS BI 2004. Fraksi PPP, kata Endin, tidak memilih Miranda sebagai DGS BI saat itu.

Keterangan Endin ini bertolak belakang dengan pengakuan pihak Nunun. Kuasa hukum Nunun, Mulyaharja, mengatakan bahwa kliennya pernah diminta Miranda agar memuluskan pemilihan Miranda. Saat itu Nunun diminta memperkenalkan Miranda dengan anggota DPR 1999-2004. Nunun pun mengaku memperkenalkan Miranda ke Paskah Suzetta, Endin Soefihara, Udju Djuhaeri, dan Hamka Yandhu. Sebelumnya, Paskah dan Hamka yang juga diperiksa sebagai saksi bagi Nunun menyangkal pernah diperkenalkan ke Miranda.

Dalam kasus ini, sejumlah anggota DPR 1999-2004 dinyatakan bersalah dan beberapa di antaranya selesai menjalani masa hukuman mereka. Namun, pihak yang memodali pembelian cek perjalanan senilai Rp 24 miliar itu belum terungkap. "Yang jelas pemilihnya terhukum semua, masak yang pilih dianggap salah, yang terima jabatan menikmati," ucap Endin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Nasional
    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Nasional
    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Nasional
    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Nasional
    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Nasional
    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Nasional
    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Nasional
    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Nasional
    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    Nasional
    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Nasional
    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Nasional
    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    Nasional
    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com