Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Renovasi Toilet karena Banyak Anggota DPR Mengeluh

Kompas.com - 04/01/2012, 11:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana renovasi toilet di Gedung Nusantara I Dewan Perwakilan Rakyat muncul setelah para anggota DPR mengeluh kondisi toilet. Mereka meminta toilet segera diperbaiki.

"Ada dari anggota minta secepatnya untuk toilet (diperbaiki). Surat itu banyak," kata Soemirat, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR, ketika ditemui di ruang kerjanya di Kompleks DPR, Rabu (4/1/2012).

Soemirat ditanya mengenai alokasi dana hingga Rp 2 miliar untuk renovasi toilet di Gedung Nusantara I pada tahun 2012.

Soemirat mengatakan, setelah dicek, kondisi toilet di beberapa lantai memang tak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. UU itu mengatur syarat-syarat teknis terkait keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

"Sekarang yang jadi permasalahan yaitu tingkat kebersihan. Dari segi kesehatan, bau. Itu dipakai untuk umum juga. Padahal, faktor kesehatan harus ditekankan," kata Soemirat.

Dikatakan Soemirat, toilet di Gedung Nusantara I belum pernah direnovasi sejak gedung itu dibangun 17 tahun lalu. Selama ini, kata dia, hanya dilakukan pemeliharaan berupa pergantian keran yang bocor, keramik, dan lainnya.

Soemirat menambahkan, pihaknya akan terlebih dulu mendata toilet yang perlu diperbaiki. Dari situ, kata dia, akan terlihat berapa dana yang dibutuhkan. Di Gedung Nusantara I, ada 23 lantai tempat anggota DPR berkantor. Di setiap lantai ada 10 unit toilet.

"Kita harapkan bisa semua toilet (diperbaiki). Tapi kalau tidak cukup, sebagian kecil (toilet yang belum direnovasi) bisa dianggarkan berikutnya," pungkasnya.

Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatakan, renovasi toilet sebagai pendukung kinerja. "Yang wajar perencanaan renovasinya. Yang penting ruang kerja cukup nikmat buat kerja dan menerima konstituen serta sarana toilet cukup sekadarnya, tidak perlu mewah," kata Tjahjo melalui pesan singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com