Provinsi Kaltara atau Kalut?

Menurut Ketua Masyarakat Kaltara Bersatu Jusuf Serang Kasim, pembentukan Provinsi Kaltara tinggal menunggu pengesahan. Perkembangan terakhir, dari 185 calon daerah otonomi baru (DOB) sampai tanggal 17 Desember 2011, terjaring 17 DOB, termasuk Kaltara. ”Rancangan Undang-Undang Kaltara juga sudah siap, mungkin daerah lain juga. Diharapkan pada masa sidang pertama DPR 2012 bisa tuntas,” kata Jusuf.

Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi X DPR dari Daerah Pemilihan Kaltim, Jumat (23/12), mengatakan, pemekaran Kaltara sudah dibahas. ”RUU-nya sudah disiapkan sehingga masa sidang depan (Januari 2012) sudah dapat dibahas. Begitu Kementerian Dalam Negeri dan DPR oke, kami ajukan ke presiden. Presiden membuat amanat presiden. Baru jadi UU,” katanya.

Hetifah awalnya belum terlalu pro dengan Kaltara karena banyaknya pemekaran daerah tak lebih baik ketimbang sebelum pemekaran. Alasan politis, lebih kuat ketimbang alasan kebutuhan daerah. Daerah pemekaran tidak lebih baik secara ekonomi dan pelayanan publik.

Kaltara dipandang penting di area perbatasan di Kaltim. Isunya pasti terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterbatasan infrastruktur, pendidikan, hingga bahan pokok karena banyak bergantung pada Malaysia harus diurai dan dicari solusinya.

”Kaltara jadi prioritas pemerintah karena posisinya di perbatasan. Itu jadi pertimbangan khusus pemerintah,” katanya.

Kaltara akan terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Luas keseluruhan kawasan ini mencapai 71.176,72 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 622.350 jiwa. Mereka tersebar di 38 kecamatan dan 460 desa dan kelurahan.

Jika kelak Kaltara terbentuk, tidak gampang bagi masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk memacu pembangunan, apalagi mengatasi ketertinggalan dari daerah lain di Kaltim. Kondisi geografis Kalimantan bagian utara benar-benar sulit ditaklukkan.

Belum lagi, anggaran bagi hasil yang diterima setiap kabupaten akan berkurang saat memisahkan diri. Menurut Jusuf, pengurangan itu mencapai sekitar Rp 2 triliun. ”Tetapi, saya selalu ingatkan, waktu negara ini baru lahir, juga punya apa? Memang anggaran akan turun, tetapi wilayah ini punya banyak potensi,” katanya. Infrastruktur transportasi di kawasan utara, kecuali Tarakan, masih minim. Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, misalnya, selain wilayahnya sangat luas, juga memiliki puluhan pulau yang letaknya tersebar dan sulit dijangkau.

Pulau besar, seperti Nunukan seluas 21.450 hektar, Sebatik (20.975 hektar), Bukat (15.560 hektar), dan Tinabasan (11.600 hektar), relatif mudah diawasi karena berpenghuni. Namun, pulau kecil, seperti Sinelak, Itai, Haus, dan beberapa pulau lain, selain sulit diawasi karena terpencil, juga minim penduduk sehingga rawan dari segi keamanan. Pulau itu rawan diklaim Malaysia, seperti yang terjadi pada Sipadan (14 hektar) dan Ligitan (200 hektar).

Begitu pun dengan Kabupaten Bulungan yang luasnya 18.010 kilometer persegi atau separuh luas Provinsi Jawa Tengah. Keempat kecamatan di kabupaten ini semuanya memiliki puluhan pulau yang lokasinya tersebar dan luasnya bervariasi. Pulau besar semacam Mandul seluas 31.575 hektar, Bengkudulis Besar seluas 24.775 hektar, Mapat seluas 14.500 hektar, dan Bunyu seluas 10.573 hektar relatif mudah diawasi karena berpenghuni. Puluhan pulau kecil lain yang tak berpenghuni atau penduduknya sangat minim, seperti Pulau Sengatok Kecil (52 hektar), Kapal (157 hektar), Batu Rasu (9 hektar), dan pulau kecil lain, sangat rawan dari sisi keamanan.