Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paskah: Tidak Ada Perkenalan dengan Miranda

Kompas.com - 30/12/2011, 19:32 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Paskah Suzetta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, yang juga terpidana kasus suap cek perjalanan, membantah pernah dikenalkan dengan Miranda Goeltom oleh Nunun Nurbaeti. Menurut Paskah, tidak ada perkenalan antara Miranda dan anggota DPR periode 1999-2004 terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia atau DGSBI 2004. "Tidak ada pertemuan memperkenalkan saya dan beberapa kawan dengan Ibu Miranda oleh Ibu Nunun," kata Paskah di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (30/12/2011), seusai menjalani pemeriksaan.

Hari ini, Paskah diperiksa sebagai saksi bagi Nunun. Sebelumnya, pihak Nunun mengatakan bahwa Miranda pernah meminta Nunun untuk memperkenalkan dirinya dengan anggota DPR periode 1999-2004, dengan tujuan memuluskan pemilihan Miranda sebagai DGSBI 2004. Nunun lantas mengenalkan Miranda dengan Udju Djuhaeri, Hamka Yandhu, Endin Soefihara, dan Paskah Suzetta.

Menurut Paskah, klaim pihak Nunun tersebut tidak masuk akal. "Logikanya kita sudah kenal dengan Miranda karena Miranda sejak tahun 1999 sudah menjadi deputi Gubernur BI. Jadi enggak ada pertemuan atas inisiatif Ibu Nunun. Buat apa kita dikenalin?" ujar politikus Partai Golkar itu.

Paskah juga menilai, KPK terlambat memeriksa Nunun. Sebagai tersangka pemberi suap cek perjalanan, istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu baru diperiksa setelah para anggota Dewan yang menerima cek telah divonis bersalah.

Menurut Paskah, pemeriksaan Nunun ini hanyalah pengalihan isu. Sejak awal, katanya, konstruksi hukum kasus suap cek perjalanan yang menjerat Paskah dan lebih dari 30 anggota DPR lainnya tidak benar. "Terlambat, sebetulnya sejak awal DPP Golkar sudah menyampaikan bahwa konstruksi hukum dalam perkara travel cek tidak sesuai  dengan undang-undang sehingga lebih kepada pemaksaan untuk mengalihkan isu dari perkara yang sekarang mulai terbuka. Ini pengalihan isu," ucapnya.

Terkait peran Miranda dalam kasus ini, Paskah mengatakan, ada missing link yang menyebabkan KPK sulit menetapkan Miranda sebagai tersangka. "Saya rasa ini ada missing link. Saya rasa KPK akan kesulitan untuk menetapkan Miranda," ungkapnya.

Namun, Paskah tidak dapat menjelaskan lebih jauh soal missing link yang dia maksud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

    Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

    Nasional
    Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

    Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

    Nasional
    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Nasional
    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Nasional
    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Nasional
    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Nasional
    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Nasional
    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Nasional
    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

    Nasional
    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Nasional
    4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com