DPR Akan Minta Penjelasan Kapolri soal Insiden Bima

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan akan meminta penjelasan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo terkait insiden penembakan terhadap tiga pengunjuk rasa Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12/2011). Penembakan itu diyakini dilakukan aparat keamanan yang tengah membubarkan para pengunjuk rasa yang menutup alur ke pintu masuk Pelabuhan Sape.

"Komisi III usai reses nanti akan segera memanggil Kapolri (Timur Pradopo) dan meminta penjelasan serta langkah-langkah tindakan apa yang telah dan akan diambil yang bersangkutan selaku pimpinan Polri atas kebrutalan aparatnya yang telah menewaskan warga," ujar anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo kepada Kompas.com, di Jakarta, Minggu (25/12/2011).

Insiden berdarah di Sape mencuat saat Aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTB, membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga disertai blokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB, yang telah berlangsung sejak sepekan terakhir ini.

Unjuk rasa itu dilatari penerbitan SK baru bernomor 188/45/357/004/2010 yang berisi pemberian izin kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) untuk mengeksplorasi lahan di Bima seluas 24.980 hektar persegi. Hal ini memicu kekhawatiran warga bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan PT SMN mengganggu mata pencarian mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Wakil ketua Komisi III DPR, Nasir Jamil di Jakarta, Sabtu (24/12/2011), mengaku tidak habis pikir polisi kembali melakukan aksi represif terhadap pengunjuk rasa di daerah tersebut. Menurut Nasir, pekan depan, DPR akan merencanakan turun langsung ke Bima, NTB guna mendengar dan melihat langsung para korban di Sape.

"Dan saya heran kok polisi tidak pernah belajar dari pengalaman buruk yang selama ini mereka lakukan terhadap warga. Dan ini sangat merugikan Polri dan keinginan agar Polri di bawah kementerian akan semakin menguat," kata Nasir.

Sementara itu, Gabungan Lembaga Swadaya Mmasyarakat, yang di antaranya Wahana Lingkungan Hidup, Jatam, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Jaringan Tambang mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memecat Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

"SBY segera memecat dan mengganti Kapolri Timur Pradopo," kata Ketua Badan Pengurus Jaringan Tambang Siti Maemunah saat melakukan jumpa pers di Jakarta, Sabtu.

Para aktivis ini mengatakan, insiden tersebut telah menunjukan bahwa aparat keamanan berulang kali kerap menggunakan cara-cara yang represif dalam menertibkan aksi demonstrasi. Menurut mereka, aparat kepolisian mulai kembali menempatkan dirinya sebagai penjaga stabilisasi keamanan dalam memastikan ekspansi modal dan keberlangsungan kekuasaan yang korup.