Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres, Partai Hanura Tak Ingin Terburu-buru

Kompas.com - 20/12/2011, 17:09 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) belum menentukan siapa yang akan diusung dalam pemilihan Presiden 2014. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan, dua tahun terakhir ini Partai Hanura masih dalam tahap konsolidasi untuk memantapkan instrumen-instrumen organisasi kepengurusan di daerah.

"Konsolidasi itu dimaksudkan agar Hanura solid dan merakyat. Maka kita sampai saat ini belum mewacanakan calon presiden maupun wakil presiden," ujar Wiranto saat melakukan jumpa pers acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Hanura di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (20/12/2011).

Meski demikian, Wiranto mengakui, saat ini di sejumlah daerah, sudah ada beberapa desakan untuk menentukan siapa capres dari Partai Hanura. Pasalnya, beberapa kader daerah tersebut merasa perlu adanya ikon atau figur yang dapat memperkuat struktur organisasi partainya.

"Kalau memang akan lebih kuat dan lebih menjamin menjual parpol dengan ikon sebagai presiden seperti itu kenapa tidak. Dan, karena inilah, jika nantinya dalam rakernas kemudian berkembang mengenai pencalonan Presiden, itu adalah hak teman-teman di daerah," tuturnya.

Ditambahkan Wiranto, persoalan capres tersebut juga nantinya akan dibahas dalam sejumlah rapat-rapat pleno Partai Hanura. Menurut Wiranto, hal tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada seluruh anggota partai dan tidak akan dicampuri oleh dirinya sebagai Ketua Umum Partai. "Meskipun ada (pencalonan) saya. Aspirasi itu akan ditampung. Dan meskipun saya Ketua Umum, saya tidak bisa serta merta mengusulkan atau memutuskan segala macam. Dan belum akan kita bahas sekarang ini, karena masih sangat prematur," kata Wiranto.

Seperti diberitakan, menyambut hari jadi yang kelima dan Pemilihan Umum 2014, Partai Hanura menggelar Rakernas yang akan digelar sejak hari ini hingga Kamis (22/12/2011). Tiga agenda dalam rakernas tersebut adalah membahas soal organisasi kelembagaan, pemenangan Pemilu 2014 dan rekomendasi partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com