Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres, Partai Hanura Tak Ingin Terburu-buru

Kompas.com - 20/12/2011, 17:09 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) belum menentukan siapa yang akan diusung dalam pemilihan Presiden 2014. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan, dua tahun terakhir ini Partai Hanura masih dalam tahap konsolidasi untuk memantapkan instrumen-instrumen organisasi kepengurusan di daerah.

"Konsolidasi itu dimaksudkan agar Hanura solid dan merakyat. Maka kita sampai saat ini belum mewacanakan calon presiden maupun wakil presiden," ujar Wiranto saat melakukan jumpa pers acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Hanura di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (20/12/2011).

Meski demikian, Wiranto mengakui, saat ini di sejumlah daerah, sudah ada beberapa desakan untuk menentukan siapa capres dari Partai Hanura. Pasalnya, beberapa kader daerah tersebut merasa perlu adanya ikon atau figur yang dapat memperkuat struktur organisasi partainya.

"Kalau memang akan lebih kuat dan lebih menjamin menjual parpol dengan ikon sebagai presiden seperti itu kenapa tidak. Dan, karena inilah, jika nantinya dalam rakernas kemudian berkembang mengenai pencalonan Presiden, itu adalah hak teman-teman di daerah," tuturnya.

Ditambahkan Wiranto, persoalan capres tersebut juga nantinya akan dibahas dalam sejumlah rapat-rapat pleno Partai Hanura. Menurut Wiranto, hal tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada seluruh anggota partai dan tidak akan dicampuri oleh dirinya sebagai Ketua Umum Partai. "Meskipun ada (pencalonan) saya. Aspirasi itu akan ditampung. Dan meskipun saya Ketua Umum, saya tidak bisa serta merta mengusulkan atau memutuskan segala macam. Dan belum akan kita bahas sekarang ini, karena masih sangat prematur," kata Wiranto.

Seperti diberitakan, menyambut hari jadi yang kelima dan Pemilihan Umum 2014, Partai Hanura menggelar Rakernas yang akan digelar sejak hari ini hingga Kamis (22/12/2011). Tiga agenda dalam rakernas tersebut adalah membahas soal organisasi kelembagaan, pemenangan Pemilu 2014 dan rekomendasi partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com