Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny Indrayana Pimpin Tim Mesuji

Kompas.com - 16/12/2011, 16:21 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana memimpin Tim Gabungan Pencari Fakta terkait konflik berdarah sengketa tanah di Mesuji, Lampung maupun Sumatera Selatan. Tim yang resmi bekerja pada Jumat (16/12/2011) ini terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kepolisian RI, Komnas HAM, Pemerintah Daerah Lampung dan Sumatera Selatan, dan tokoh masyarakat.

Tim Gabungan Pencari Fakta ini memiliki target jangka pendek dan jangka menegah. Terkait jangka pendek, Tim Gabungan Pencari Fakta ini akan menuntaskan masalah hukum terkait sengketa tanah, serta mengusut kasus pembunuhan. Sementara itu, jangka menengahnya adalah mencegah agar tak ada lagi sengketa lahan antara masyarakat setempat dan pihak yang telah memeroleh izin menggarap lahan, baik dari pemerintah daerah atau pun Kementerian Kehutanan.

Denny mengatakan, dalam waktu singkat, Tim Gabungan Pencari Fakta akan meminta keterangan dari pihak perusahaan sawit, korban, masyarakat di wilayah Mesuji, dan lainnya. "Kami akan turun langsung ke lapangan," kata Denny kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Denny belum dapat memastikan berapa lama Tim Gabungan Pencari Fakta akan bekerja. Denny mengaku perlu berkomunikasi dengan jajaran anggota tim. Denny hanya mengatakan, Tim Delapan yang mencari fakta kasus Bibit-Chandra, memerlukan waktu sekitar dua minggu. Denny melanjutkan, Tim Gabungan Pencari Fakta tak bekerja dari nol.

Saat ini, tim telah menerima data yang cukup komprehensif dari Komnas HAM. Tim juga mendapat data terkait kronologis kejadian dari Polri.

Sementara itu, secara terpisah, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, video rekaman terkait tindak kekerasan di Mesuji yang ditayangkan di DPR RI bukan suatu rangkaian peristiwa. "Jadi kejadiannya ada yang tahun 2010, awal tahun 2011, dan ada yang di akhir November 2011. Bukan satu kesatuan," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

    Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

    Nasional
    Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

    Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com