Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny Indrayana Pimpin Tim Mesuji

Kompas.com - 16/12/2011, 16:21 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana memimpin Tim Gabungan Pencari Fakta terkait konflik berdarah sengketa tanah di Mesuji, Lampung maupun Sumatera Selatan. Tim yang resmi bekerja pada Jumat (16/12/2011) ini terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kepolisian RI, Komnas HAM, Pemerintah Daerah Lampung dan Sumatera Selatan, dan tokoh masyarakat.

Tim Gabungan Pencari Fakta ini memiliki target jangka pendek dan jangka menegah. Terkait jangka pendek, Tim Gabungan Pencari Fakta ini akan menuntaskan masalah hukum terkait sengketa tanah, serta mengusut kasus pembunuhan. Sementara itu, jangka menengahnya adalah mencegah agar tak ada lagi sengketa lahan antara masyarakat setempat dan pihak yang telah memeroleh izin menggarap lahan, baik dari pemerintah daerah atau pun Kementerian Kehutanan.

Denny mengatakan, dalam waktu singkat, Tim Gabungan Pencari Fakta akan meminta keterangan dari pihak perusahaan sawit, korban, masyarakat di wilayah Mesuji, dan lainnya. "Kami akan turun langsung ke lapangan," kata Denny kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Denny belum dapat memastikan berapa lama Tim Gabungan Pencari Fakta akan bekerja. Denny mengaku perlu berkomunikasi dengan jajaran anggota tim. Denny hanya mengatakan, Tim Delapan yang mencari fakta kasus Bibit-Chandra, memerlukan waktu sekitar dua minggu. Denny melanjutkan, Tim Gabungan Pencari Fakta tak bekerja dari nol.

Saat ini, tim telah menerima data yang cukup komprehensif dari Komnas HAM. Tim juga mendapat data terkait kronologis kejadian dari Polri.

Sementara itu, secara terpisah, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, video rekaman terkait tindak kekerasan di Mesuji yang ditayangkan di DPR RI bukan suatu rangkaian peristiwa. "Jadi kejadiannya ada yang tahun 2010, awal tahun 2011, dan ada yang di akhir November 2011. Bukan satu kesatuan," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com