Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Follower Twitter KPK Capai 42.483

Kompas.com - 16/12/2011, 08:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanfaatkan situs jejaring sosial sebagai sarana menyebarkan informasi maupun mendapatkan respon langsung dari masyarakat. Hingga kini, follower Twitter KPK dengan akun @KPK_RI mencapai 42.483. Sementara friends di Facebook berjumlah 3.556.

"Sosial media juga dimanfaatkan KPK untuk mendistribusikan informasi seputar kegiatan lembaga dan informasi antikorupsi lainnya," kata Ketua KPK, Busyro Muqoddas membacakan laporan kinerja pimpinan KPK selama tahun 2011 di Jakarta, Kamis (15/12/2011) petang.

Penggunaan Twitter dan Facebook merupakan program KPK dalam menciptakan keterbukaan informasi publik. Selama 2011, kata Busyro, KPK menerima permintaan pelayanan informasi publik sebanyak 828 permintaan.

"Dikirim melalui surat, email, telepon, maupun datang langsung," tambahnya. Hampir seluruh permintaan tersebut, dipenuhi KPK.

Namun ada juga sengketa informasi yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPK Pada 2011 karena si peminta informasi tidak mendapatkan info sebagaimana mestinya. "Sengketa ini sudah masuk tahap mediasi Komisi Informasi Pusat pada 28 Juli 2011," ujar Busyro.

Selain itu, dalam hal keterbukaan informasi, KPK melakukan perbaikan untuk Portal Anti-Corruption Clearing House tahun ini. Portal tersebut dipersiapkan untuk menjadi portal yang lebih lengkap dalam menyediakan data-data antikorupsi dari KPK maupun lembaga penegakkan hukum lainnya.

Sementara di internal KPK, telah diselesaikan beberapa peraturan internal terkait pelayanan informasi publik yaitu terbitnya Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPK mengenai informasi yang dikecualikan, standar operasional prosedur pelayanan informasi publik, dan buku pedoman standar pelayanan informasi publik di KPK.

Masa jabatan pimpinan KPK periode ke-2 yang dipimpin Busyro Muqoddas akan berakhir Sabtu (17/12/2011) besok. Lima unsur pimpinan KPK periode itu, Busyro, Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, M Jasin, dan Haryono Umar akan digantikan oleh Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandupraja, Zulkarnain, dan Busyro kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

    Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

    Nasional
    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Nasional
    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Nasional
    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Nasional
    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Nasional
    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Nasional
    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Nasional
    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

    Nasional
    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Nasional
    4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    Nasional
    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com