Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum: Nunun Akan Ungkap Auktor di Balik Kasusnya

Kompas.com - 13/12/2011, 18:25 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus suap pemberian cek perjalanan dalam pemilihan Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti, akan mengungkap siapa auktor di balik pembelian cek perjalanan yang dibagi-bagikan kepada anggota DPR periode 1999-2004. Kuasa hukum Nunun, Ina Rachman mengatakan dirinya sudah membicarakan mengenai rencana tersebut dengan kliennya.

"Oh pasti, kalau itu (rencana mengungkap) pasti ada. Kita bukannya mau berniat mengungkap, tapi ibu akan bicara apa adanya," ujar Ina seusai menjenguk Nunun di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Selasa (13/12/2011).

Nunun ditetapkan sebagai tersangka karena membagi-bagikan 480 lembar cek perjalanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Periode 1999-2004. Pemberian cek tersebut diduga bertujuan memuluskan pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.

Meski demikian, Ina enggan mengungkapkan lebih lanjut siapa auktor di balik pembelian cek senilai Rp 24 miliar tersebut. Menurutnya, Nunun selama ini hanya menjadi korban dalam kasus yang melibatkan kurang lebih 24 anggota DPR periode 1999-2004 tersebut.

"Itu (siapa auktor) saya tidak boleh bicara di sini. Kan belum ada pemeriksaan, karena Ibu kan masih sakit. Kalau Ibu sudah diperiksa, baru saya akan bicara," kata Ina.

Seperti diberitakan, dalam kasus ini, Nunun disangka memberikan suap berupa cek perjalanan kepada anggota DPR. Sebanyak lebih dari 24 anggota DPR 1999-2006 yang menerima cek itu telah divonis bersalah.

Beberapa di antara mereka ada yang sudah selesai menjalani masa hukuman. Namun, hingga Nunun tertangkap, pemberi modal pembelian cek pelawat tersebut belum terkuak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com