Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wa Ode Tersangka, Kader Sindir Petinggi PAN

Kompas.com - 10/12/2011, 13:25 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, menjadi tersangka kasus korupsi terkait pembahasan anggaran pengalokasian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) di DPR. Menanggapi hal tersebut, sejumlah kader PAN yang hadir dalam salah satu kegiatan Rapat Kerja Nasional PAN di kawasan PRJ Kemayoran, Sabtu (10/12/2011), mempertanyakan kinerja para petinggi partai tersebut di tingkat pusat.

Menurut mereka, petinggi PAN lebih banyak tampil di media, tetapi tak memikirkan nasib anggota partainya. "Saya minta kita minta dukungan terhadap teman kita yang sudah menjadi tersangka. Kita minta agar teman-teman kita di DPR peduli, jangan hanya tampil di media saja," ujar salah seorang kader, Marlan Akip, kepada Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy yang hadir dalam sesi paparan fraksi.

Selain itu, ia juga menyatakan, Tjatur dan anggota PAN lainnya yang memegang kursi di DPR pusat sendiri kurang gereget dalam bertindak. Lebih banyak diam, tak menunjukkan langkah-langkah nyata dalam membangun partai menjadi sukses dan lebih baik. "Mas Tjatur sendiri kurang banyak bicara dan kurang gereget. Kita juga harus tunjukkan kader-kader kita. Selama ini hanya partai-partai lain yang bergerak. Di mana orang-orang kita," tutur Marlan.

Seperti yang diketahui. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka kasus korupsi tersebut pada Jumat (9/12/2011) malam. Ia pun telah dicegah bepergian ke luar negeri. Namanya mulai dicurigai dan diduga terlibat korupsi sejak diungkapkannya data 21 transaksi mencurigakan terkait anggota Badan Anggaran DPR. Transaksi itu bervariasi, mulai dari Rp 500 juta hingga miliaran rupiah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Nasional
    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Nasional
    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Nasional
    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Nasional
    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com