Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Telusuri Uang Robert Tantular di Yayasan Fatmawati

Kompas.com - 07/12/2011, 18:57 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana senilai Rp 25 miliar milik bos dan terpidana kasus penggelapan dana nasabah Century, Robert Tantular, mengalir ke Yayasan Fatmawati. Aliran dana yang diduga berasal dari dana bail out skandal Century itu dilaporkan pihak Yayasan Fatmawati ke Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Menanggapi informasi tersebut, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengungkapkan, pihaknya akan mengusut aliran dana itu, jika ada bukti-bukti yang cukup.

"Pokoknya kalau ada aliran dana dari mana pun yang menyangkut Century, apalagi kalau ada bukti-buktinya, kita proses tuntas. Misalnya kalau ada cek atau transfer dana, kita akan proses dan telusuri. Enggak ada masalah," ujar Saud di Jakarta, Rabu (7/12/2011).

Jika dana tersebut terbukti bagian dari usaha pencucian uang yang dilakukan Robert Tantular, maka kata Saud, pihaknya juga akan menelusuri oknum dari Yayasan Fatmawati yang mengetahui dan menerima uang itu.

"Lihat nanti kalau memang memenuhi pasal-pasal money laundering, akan kita proses tuntas. Kalau kita bisa buktikan itu berasal dari Century, kepada siapa pun kita akan sita," pungkas Saud.

Sebelumnya diberitakan, tim kuasa hukum dari Yayasan Fatmawati siang tadi, mendatangi Badan Reserse dan Kriminal Polri untuk memberikan informasi mengenai adanya aliran dana dari Robert Tantular, senilai Rp 25 miliar ke rekening yayasan tersebut. Dana itu dialirkan untuk membayar peralihan hak atas seluas 22,8 hektar milik Yayasan Fatmawati di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan.

Adapun aliran dana itu dikirim ke Yayasan Fatmawati sebanyak empat empat kali sejak tahun 2003 hingga 2005. Pembayaran dilakukan melalui bilyet giro Bank CIC (merger Bank Century) oleh PT Graha Nusa Utama (GNU) dan PT Nusa Utama Sentosa (NUS). Yayasan Fatmawati sendiri membantah penerimaan dana itu berkaitan dengan money laundering dari Robert Tantular. Selain itu, mereka mengaku tak tahu apakah dana itu juga berhubungan dengan skandal Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com