Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical: Indonesia Jadi Negara Adidaya 20-25 Tahun Lagi

Kompas.com - 06/12/2011, 11:43 WIB
R. Adhi Kusumaputra

Penulis

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Indonesia akan menjadi negara adidaya dalam 20-25 tahun mendatang dan tumbuh menjadi negara demokratis yang moderat.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan hal ini di depan sejumlah masyarakat Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (5/12/2011) malam waktu setempat atau Selasa (6/12/2011) pagi WIB.

Ical, nama panggilan akrabnya, berpendapat, partai Islam tidak akan tumbuh besar di Indonesia. "Jadi tidak perlu khawatir Indonesia akan menjadi negara Islam garis keras. Itu hanya sebagian kecil dari 250 juta penduduk Indonesia. Yang melawan Islam garis keras adalah masyarakat Islam sendiri antara lain NU," kata Ical.

Ical juga berpendapat bahwa Indonesia tidak akan menjadi Tunisia, di mana pada awalnya ada orang membakar diri lalu menjadi pemicu kerusuhan negeri dan beberapa negara di Timur Tengah. "Indonesia sudah mengalami hal itu tahun 1998. Jadi masanya sudah lewat," katanya, seperti dilaporkan wartawan Kompas Robert Adhi Ksp dari Washington DC.

Menurut Ical, saat ini Indonesia berkembang baik, dari segi gross dan pendapatan per kapita tinggi. "Persoalannya adalah kurang merata sehingga ada disparitas besar. Pendapatan per kapita saat ini 3.500 dollar AS, atau sekitar Rp 2,6 juta per bulan. Tapi masih banyak rakyat Indonesia yang memiliki pendapatan kurang dari jumlah itu. Artinya, masih ada kesenjangan dan ini tantangan ke depan," katanya.

Aburizal Bakrie juga mengatakan, Indonesia negara yang menarik untuk dijadikan investasi. Pada masa mendatang, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen sampai 9 persen. Tetapi, persoalannya adalah infrastruktur belum banyak dibangun dan masih sedikit melakukan spending.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com