Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad, Lantang dan Berani

Kompas.com - 02/12/2011, 18:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih, Abraham Samad, secara mengejutkan dipercaya partai politik untuk memimpin KPK empat tahun ke depan. Tak tanggung-tanggung, Abraham mendapat 43 dari 56 suara anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemungutan suara pada Jumat (2/12/2011).

Abraham mengalahkan empat pimpinan KPK yang lebih senior darinya yakni Bambang Widjojanto (4 suara), Busyro Muqoddas (5 suara), Adnan Pandu Praja (1 suara), dan Zulkarnain (3 suara).

Samad adalah pimpinan KPK paling muda. Dia berusia 45 tahun, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966. Abraham menyelesaikan pendidikan hukum strata satu hingga strata tiga di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Di Makassar, Samad dikenal sebagai aktivis antikorupsi. Dia penggagas sekaligus Koordinator Anti Corruption Committee di Sulsel. Salah satu kasus korupsi yang pernah dia bongkar yakni kasus yang melibatkan wali kota Makassar.

Akibat langkahnya itu, rumah serta usaha milik istrinya pernah dirusak sekelompok orang. Selain sebagai aktivis, dia juga berkarier sebagai advokat. Dia telah menanggalkan profesinya itu ketika mendaftar di panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Selama uji kepatutan dan kelayakan, Abraham satu-satunya calon yang berani berjanji akan mundur tanpa didesak jika satu tahun kepemimpinannya dianggap gagal. "Saya enggak perlu diminta turun (sebagai pimpinan). Satu tahun enggak bisa apa-apa saya akan mundur," kata Samad berapi-api.

Dia juga satu-satunya calon pimpinan yang berani menggunakan kata-kata yang keras ketika uji kelayakan dan kepatutan, seperti kata "libas" dan "gantung".

Perbedaan Abraham dengan calon pimpinan yang lain yakni dia berani mengkritik keras pansel capim KPK atas pemeringkatan delapan capim. Dia di tempatnya di posisi kelima oleh pansel. "Itu penghinaan yang luar biasa," ujar Samad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com