Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Samad Prioritaskan Sektor Tambang dan Pajak

Kompas.com - 28/11/2011, 12:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Abraham Samad, calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, KPK ke depan harus hanya menangani kasus-kasus dengan nilai kerugian besar pada negara. Menurut Samad, KPK saat ini masih banyak menangani kasus kecil.

Hal itu dikatakan Samad saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (28/11/2011). Samad diminta menjelaskan visi dan misinya jika terpilih menjadi salah satu pimpinan KPK.

Samad menilai, kasus terakhir yang ditangani KPK, yakni dugaan suap untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kota Semarang tahun 2012, adalah kasus kecil. Seharusnya, kata Samad, penanganan kasus kecil diserahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan.

"Kita bandingkan dengan temuan BPK yang (dengan kerugian negara mencapai) triliunan rupiah. Seharusnya KPK masuk ke situ. Kalau tangani kasus-kasus kecil akan menghabiskan waktu," kata putra Makassar, Sulawesi Selatan, itu.

Jika terpilih sebagai pimpinan KPK, maka ia akan memprioritaskan penanganan kebocoran keuangan negara di sektor pertambangan dan pajak dengan nilai yang sangat besar.

"Apakah kasus Bank Century dan kasus Gayus Tambunan termasuk kasus besar?" tanya Benny K Harman, pimpinan rapat dari Fraksi Partai Demokrat.

"Kalau memenuhi Pasal 183 KUHAP mengenai dua alat bukti, kasus itu masuk kasus besar," jawab pria yang berprofesi sebagai advokat itu.

Pencegahan

Samad mengatakan, dia memilih lebih mengedepankan aspek pencegahan korupsi dibanding penindakan.

Selain itu, kata dia, KPK ke depan perlu audit kinerja internal, penyusunan rencana strategis, dan sistem pengawasan internal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com