Sekda Kota Semarang Pilih Diam

SEMARANG, KOMPAS.com- Sekretaris Daerah Kota Semarang, Jawa Tengah, AZ, Kamis (24/11/2011) memilih tidak banyak berkomentar ketika meninggalkan ruangan di balai Kota Semarang, sekitar pukul 15.30.

AZ keluar setelah menjalani pemeriksaan oleh tim penindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dari dua jam. Ketika sejumlah wartawan mencoba minta komentarnya, dia tidak menghiraukannya. Dia terus berjalan menuju mobil kijang yang menunggu di depan kantornya.

AZ, menurut keterangan beberapa anggota DPRD Kota Semarang, merupakan orang kepercayaan Wali Kota Semarang. Dia tersandung kasus dugaan suap, setelah tim KPK menangkap basah dua anggota DPRD Kota Semarang sekitar pukul 11.30 di halaman Balai Kota Semarang.

Kedua anggota DPRD yang ditangkap adalah APS, aktivis dan pimpinan DPC PAN Kota Semarang serta Mar, dari Partai Demokrat. Keduanya adalah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Keterkaitan AZ dalam dugaan suap yang berhasil dibongkar tim KPK itu diperkirakan ada hubungan dengan pemberian 10 amplop yang diterima kedua anggota DPRD Kota Semarang.

Menurut beberapa anggota Satpol Pamong Pradja Kota Semarang, yang juga turut mendampingi tim KPK saat penangkapan kedua anggota DPRD, AZ baru diperiksa oleh petugas KPK setelah kedua anggota DPRD itu ditangkap ketika berada di dalam mobil kijang Innova berplat merah nomor H 95 A yang sehari-hari dipakai APS.

Sekretaris Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto meminta KPK terus mengungkap dalang penyuapan di Pemkot Semarang. Jika ada pemeriksaan Sekda terkait kasus tersebut, itu artinya KPK tinggal selangkah lagi akan membongkar dalang sesungguhnya dari penyuapan yang menjadi pola hubungan di DPRD terkait pembahasan RAPBD setiap tahunnya.

Saat ini, Pemkot Semarang tengah mengajukan RAPBD 2011, yang kini ditangani pembahasan di banggar DPRD. RAPBD Kota Semarang 2012 yang diajukan sebesar Rp 2,3 triliun diharapkan akhir awal Desember 2011 sudah rampung dan disahkan pada sidang paripurna DPRD.