Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buyung: Harus Radikal Berantas Praktik Kotor di Rutan!

Kompas.com - 16/11/2011, 19:20 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menilai, untuk mengatasi berbagai praktik kotor di dalam rumah tahanan (rutan) perlu dilakukan cara-cara radikal. Hal itu diungkapkan Buyung untuk menanggapi pernyataan Syaipudin S Pane (43), mantan narapidana di Rumah Tahanan Salemba, yang mengaku adanya sel-sel mewah, dan bilik khusus untuk bercinta di dalam rutan Salemba.

"Saya kadang-kadang ingin pake jalan yang radikal. Jadi, itu semua eselon II sebaiknya diberhentikan dan suruh pensiun semua. Baru seperti itu kita bisa punya birokrasi yang bersih di negara ini. Dan, tidak hanya birokrasi di dalam penjara, tapi semua birokrasi. Karena, kalau seperti ini sudah sulit diperbaiki," kata Buyung di Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Seperti diberitakan (Baca: Ada Bilik Bercinta di Rutan Salemba), saat masih mendekam di rutan Salemba, Syaripudin, sempat merekam kehidupan dan cerita di balik rumah tahanan (rutan) dengan kamera video dari ponsel miliknya pada 2008 silam. Film video sederhana itu bercerita tentang fasilitas di blok khusus koruptor.

Adapun dalam rekaman video tersebut digambarkan adanya praktik jual beli ruangan khusus untuk bercinta sampai kehidupan mewah di dalam blok rutan. Melalui video juga terekam praktik jual beli ruangan yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan suami-istri.

Namun, menurut Buyung, apa yang ditunjukan dalam rekaman video tersebut bukan merupakan hal baru dalam kehidupan para narapidana rutan di seluruh Indonesia.

"Sejak tahun 50-an memang sudah seperti itu. Itu sudah berakar di dalamnya, jadi tidak bisa lagi diperbaiki jika tidak dibabat habis," tuturnya.

Sebelumnya, sesuai melakukan inspeksi mendadak di Rutan Salemba hari ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, mengatakan beberapa persoalan yang sering terjadi di beberapa rutan di Jakarta, salah satu penyebabnya adalah jumlah tahanan yang melebihi kapasitas. Menurut Amir, saat ini pihaknya sedang melakukan mapping untuk melakukan mutasi atau pemindahan rutan.

Menanggapi hal itu, Buyung menilai tidak perlu membuat rutan baru. Pasalnya, selama ini yang menjadi sumber permasalahan dalam rutan tersebut adalah kinerja petugas dan pemimpin rutan itu sendiri. Mereka sering menjadi sumber kejahatan karena bekerja sama dengan para narapidana.

"Jadi, seharusnya bisa saja kita terapkan sistem di Eropa, malam di penjara, siang kerja sosial bersihkan fasilitas umum, seperti membersihkan rumah sakit atau stasiun. Tapi, mesti ada prosesnya sebelum ke sana. Ini yang harus dipikirkan serius oleh pemerintah," kata Buyung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com