Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekuatan Asing Lindungi Nunun

Kompas.com - 31/10/2011, 20:53 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga kini, keberadaan Nunun Nurbaeti masih gelap. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu informasi dari kepolisian internasional (Interpol) terkait keberadaan istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu.

Nunun yang menjadi tersangka kasus dugaan suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 tersebut bertolak ke Singapura sejak Februari tahun lalu, sebelum dia dicekal. Namanya kini termasuk dalam daftar buronan di situs kepolisian internasional (Interpol).

Terkait sulitnya menangkap Nunun, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan adanya kekuatan asing yang melindungi pengusaha itu. "Itu kekuatan dari luar, tapi jangan diartikan itu kekuatan orang bule," katanya di Jakarta, Senin (31/10/2011).

Johan menjelaskan pernyataan Ketua KPK Busyro Muqoddas yang sebelumnya mengatakan hal senada. Busyro menyatakan, ada kekuatan besar di balik Nunun yang menghalang-halangi upaya KPK untuk memulangkannya. Menurut Johan, kekuatan besar yang dimaksud Busyro tersebut adalah kekuatan asing, kekuatan orang lain yang berada di luar negeri.

"Asing tapi bukan kewarganegaraan, asing itu bisa swasta, bisa perorangan," ucapnya. Kekuatan asing itu, lanjut Johan, bisa saja berkaitan dengan bisnis Nunun selama ini. Namun, dia enggan menyebut negara tempat asal kekuatan asing tersebut.

Sejauh ini, kata Johan, KPK telah menggandeng Interpol dan lembaga antikorupsi di negara lain dalam berupaya memulangkan Nunun. Namun, hasilnya nihil. "Kita enggak punya aparat di luar. Karena itu, KPK sangat bergantung sama Interpol," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mendapatkan informasi bahwa Nunun berada di Thailand. Menindaklanjuti informasi itu, KPK mengirim tim ke Thailand untuk mengurus administrasi terkait kerja sama penangkapan Nunun. Namun, upaya tim tersebut juga belum membuahkan hasil.

"Waktu kita ke Thailand, ada syarat-syarat yang tidak bisa kita penuhi. Orang Thailand itu minta syarat, tapi KPK tidak bisa menuhin," tukas Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

    Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

    Nasional
    Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

    Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

    Nasional
    Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

    Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

    Nasional
    Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

    Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

    Nasional
    Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

    Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

    Nasional
    Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

    Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

    Nasional
    PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

    PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

    [POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

    Nasional
    Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

    Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

    Nasional
    Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

    Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

    Nasional
    PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

    PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

    Nasional
    TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

    TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

    Nasional
    Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

    Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

    Nasional
    Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

    Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

    Nasional
    Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

    Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com