Yunus: Harta Koruptor Dirampas, Tak Perlu Dihukum

Kompas.com - 27/10/2011, 16:32 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Yunus Husein, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusulkan agar hukum di Indonesia menerapkan hukum di Australia perihal perampasan harta seseorang tanpa menghukum. Yunus menjelaskan, pengadilan di sana dapat meminta seseorang untuk membuktikan asal-usul atau pembuktian terbalik hartanya yang dicurigai hasil tindak pidana.

"Misalnya yang dicurigai Rp 100 miliar. Kalau dia hanya bisa membuktikan (asal usulnya) Rp 80 miliar, Rp 20 miliar diambil untuk negara. Namun, tidak dihukum sama sekali," kata Yunus saat diskusi "Revisi UU KPK" di Fraksi PKB di Kompleks DPR, Kamis (27/10/2011).

Menurut Yunus, dalam pemberantasan korupsi, perampasan harta kekayaan lebih baik ketimbang menghukum seseorang. Penilaian Yunus itu setelah melihat kondisi para koruptor yang mendekam di lembaga permasyarakatan.

"Di dalam (lapas) mereka senang-senang saja. Mau kebutuhan jasmani, rohani dapat. Orang Indonesia itu matrelialistik. Dia lebih takut kalau enggak punya duit," kata mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu.

Yunus menambahkan, substansi UU KPK yang perlu direvisi adalah terkait tindak pidana pencucian uang. Dalam UU KPK saat ini, KPK tidak bisa menangani kasus pencucian uang. Padahal, kata dia, pencucian uang erat kaitannya dengan korupsi.

Mengenai pelarangan penghentian penyidikan (SP3), Yunus berharap tetap diatur dalam UU KPK. Pasalnya, dengan pelarangan itu, KPK berkerja dengan sangat hati-hati. Pelarangan itu, kata dia, juga dapat mencegah mafia kasus.

Selain itu, Yunus mengusulkan ada lembaga independen untuk memantau kerja KPK, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang memantau Polri.

Seperti diberitakan, Komisi III tengah membahas revisi UU KPK. Setidaknya, ada 10 isu krusial dalam UU KPK yang akan diperdebatkan bersama publik. Komisi III menargetkan RUU KPK rampung tahun 2012.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggap Situasi Hepatitis Mirip Awal Pandemi Covid-19, Melki: Pencegahan yang Terpenting

    Anggap Situasi Hepatitis Mirip Awal Pandemi Covid-19, Melki: Pencegahan yang Terpenting

    Nasional
    Wapres: Indonesia Butuh Lompatan Produktivitas Berbasis Iptek dan Inovasi

    Wapres: Indonesia Butuh Lompatan Produktivitas Berbasis Iptek dan Inovasi

    Nasional
    M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

    M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

    Nasional
    Tak Paksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

    Tak Paksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

    Nasional
    Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-parpol

    Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-parpol

    Nasional
    Gubernur Lemhannas: Integrasi Antarmatra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

    Gubernur Lemhannas: Integrasi Antarmatra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

    Nasional
    Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

    Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

    Nasional
    Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

    Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

    Nasional
    Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: 'Lip Service' Saja

    Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: "Lip Service" Saja

    Nasional
    Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

    Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

    Nasional
    Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

    Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

    Nasional
    Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

    Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

    Nasional
    MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

    MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

    Nasional
    Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

    Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

    Nasional
    Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

    Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.